Kursi Ketum Parpol Jadi Seksi jika "Dimainkan" Sebelum Pelantikan Presiden

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Kamis 15 Agustus 2019 21:32 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 08 15 605 2092476 kursi-ketum-parpol-jadi-seksi-jika-dimainkan-sebelum-pelantikan-presiden-kYs8ZuJJUz.jpg Foto Istimewa

JAKARTA - Sejumlah partai politik (Parpol) menggelar musyawarah nasional (munas) dan Muktamar. Seperti PDI Perjuangan sebagai partai koalisi Joko Widodo (Jokowi) sudah menggelar Kongres V sejak 8 hingga 11 Agustus 2019.

Lalu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga akan segera menggelar muktamar pada 22 Agustus 2019, dan juga Partai Golkar didorong-dorong agar Munas digelar sebelum pelantikan Jokowi pada Oktober 2019. Sebab, beberapa kader Golkar ada yang ingin penyelenggaraan munas bulan Desember 2019.

Menanggapi hal itu, Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Rully Akbar mengatakan, sejumlah parpol koalisi Jokowi memang sepertinya sengaja menggelar kongres atau munas diawal sebelum pelantikan pada Oktober 2019. Sehingga, perebutan kursi ketua umum jadi seksi.

“Jika kongres diadakan sebelum Oktober, otomatis ketum baru bisa menentukan kader pilihannya di posisi strategis, termasuk jatah kursi menteri, posisi ketua fraksi sekaligus jatah-jatah BUMN,” kata Rully dalam keterangannya, Kamis (15/8/2019).

Jokowi

 Baca juga: PKS Pastikan Tak Baper Lihat Gerindra Makin Dekat ke Pemerintah

Kata dia, jika partai koalisi Jokowi menggelar kongres atau muktamar dan munas paska pelantikan tentu tidak akan mengganggu konsolidasi Pilkada Serentak 2020 termasuk pengurusan kabinet jilid kedua periode 2019-2024.

“Presiden Jokowi tentu tidak memusingkan urusan internal partai. Paling internal partai saja yang terganggu jika nama-nama yang disodorkan partai oleh ketum lama tidak sesuai dengan ketum baru,” sambungnya.

 Baca juga: Menerka Menteri Lama yang Akan Dipertahankan Jokowi di Kabinet Kerja II

Karena, kata dia, pelantikan presiden dengan urusan internal Golkar merupakan dua hal yang berbeda. Menurutnya, Munas Golkar berdasarkan keputusan munaslub 2017 bahwa munas harus dilakukan pada 2019 dan setiap petinggi internal partai wajib mematuhi kecuali diajukan 2/3 dari 34 DPD Provinsi.

“Pelantikan presiden dan urusan internal Golkar adalah dua urusan berbeda. Saya juga melihat ada upaya untuk rapat pleno dalam Partai Golkar untuk menentukan munas tersebut. Kita tunggu saja keputusan internal partai,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan sebaiknya partai-partai pendukung pemerintah melakukan konsolidasi itu sebelum Oktober 2019.

Tujuannya, Bamsoet mengatakan agar Presiden atau partai-partai politik tidak deal dua kali dalam hal penyusunan kabinet, penyusunan konfigurasi di MPR ataupun DPR RI hingga semua tingkatan di bawahnya (DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota).

“Mulai dari unsur pimpinan hingga alat kelengkapan dewan, termasuk dalam penyusunan koalisi untuk Pilkada Serentak 2020,” kata Bamsoet.

 Jokowi

Oleh karena itu, Bamsoet menilai langkah yang dilakukan PDI Perjuangan karena telah menggelar Kongres V DPP PDI Perjuangan dan rencana menyusul muktamar PKB di Bali pada 22 Agustus sudah tepat.

“Apa yang dilakukan PDIP dan PKB sudah benar. Dua partai pendukung pemerintah baik langsung maupun tidak langsung telah membantu meringankan beban presiden untuk tidak lagi dipusingkan diawal pemerintahan jilid keduanya,” kata Ketua DPR RI ini.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini