Survei ICW: Mayoritas Penyandang Disabilitas Tak Pernah Dapat Alat Bantu dari Pemerintah
JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan hasil survei tentang akses dan kualitas layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di empat kota, yakni Bandung, Solo, Makassar dan Kupang. Berdasarkan temuan, hanya sedikit sekali penyandang disabilitas yang pernah mendapat alat bantu dari pemerintah.
"Mayoritas (91 persen) penyandang disabilitas di 4 kota tidak pernah mendapat alat bantu dari pemerintah," kata Divisi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi ICW, Dewi Anggraeni di Jakarta, Senin (19/8/2019).
Baca Juga: Pemerintah Jamin Pelayanan Maksimal bagi Penyandang Disabilitas
Survei ini, lanjut Dewi, menemukan adanya pendataan yang buruk terhadap penyandang disabilitas. Sebanyak 81,7 persen responden disebut tidak pernah didata oleh pemerintah daerah dan 95,4 persen mengaku tidak pernah didata pemerintah pusat.
Namun, Dewi mengatakan bahwa secara umum penyandang disabilitas bisa mengakses fasilitas kesehatan di daerahnya masing-masing. Mayoritas dari mereka mengaku ke Puskesmas, sedangkan lainnya ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
"Secara umum penyandang disabilitas bisa mengaksesnya. Mayoritas mengatakan Puskesmas (43 persen) dan RSUD (27,6 persen)," jelasnya.
Hanya saja, sambung Dewi, mereka mengalami beberapa kesulitan untuk mencapai ke fasilitas kesehatan. Di antaranya yakni 12,4 persen pernah kesulitan alat transportasi, 7,9 persen kesulitan karena kualitas jalan yang buruk, 6,6 persen kesulitan karena lokasi yang sulit dijangkau, dan 19 persen kesulitan karena tak ada pendamping ke fasilitas kesehatan.
Baca Juga: Jokowi Berbagi Momen Bertemu Adul Bocah Disabilitas dari Bekasi
Survei ini dikerjakan ICW bekerjasama dengan 4 mitra di daerah. Adapun responden yang diambil sebanyak 800 orang penyandang disabilitas di 4 kota, yakni Bandung, Solo, Makassar dan Kupang.
Survei dilaksanakan selama April 2019 dan menggunakan teknik penarikan sampel acak. Adapun kerangka sampel menggunakan data daftar pemilih tetap (DPT) dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).
(Fiddy Anggriawan )
