"Perang Modern" Jadi Ancaman Masa Depan, Posisi Menhan Diimbau Figur Berpengalaman
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan penyusunan Kabinet Kerja Jilid II memiliki komposisi jabatan 45 persen orang-orang dari kader partai politik dan 55 persen lagi dari kalangan profesional.
Komposisi tersebut solah menyiratkan kalangan profesional untuk bisa menarik hati presiden terpilih periode 2019-2014 tersebut. Berbagai pihak, mulai dari berlatar sipil, pengusaha hingga militer menyiratkan keinginan untuk masuk Kabinet Kerja Jilid II.
Meski Jokowi juga terang-terangan kepincut dengan menteri milenial, namun banyak pihak yang menyarankan agar Kepala Negara memilih pembantunya dari sosok yang berpengalaman. Apalagi di lain pihak, Jokowi juga menekankan bahwa menterinya haruslah sosok yang bisa langsung mengeksekusi programnya.
Baca Juga: Posisi Menhan di Periode Dua Jokowi Disarankan Diisi Kalangan Sipil
Posisi Menteri Pertahanan (Menhan) dinilai sebagai posisi yang krusial dalam periode kedua Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin, hal tersebut dilandasi dengan makin majunya teknologi yang membuat pertahanan Indonesia bukan hanya sekadar perang fisik, namun juga perang ideologi.
Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Wibisono menerangkan, ancaman "Perang Modern" akan semakin nyata di Indonesia. Perang tersebut bukan lagi melalui perang fisik, namun juga ideologi yang disebar melalui perkembangan teknologi.
Menurut Wibosono, konsep "Perang Modern" digagas oleh dirinya, Menhan Ryamizard Ryacudu dan Pendiri Universtitas Pertahanan (Unhan) Letjen Prof Syarifudin Tippe. Pengenalan Perang Modern sendiri digagas lewat penerbitan buku “Bangsa indonesia terjebak Perang Modern” di tahun 2004.
Baca Juga: Jokowi Bocorkan Komposisi Kabinet Kerja Jilid II: 45% Diisi Parpol, 55% Profesional
Untuk itu, ia menilai, sosok Menteri Pertahanan haruslah figur yang berpengalaman. Namun Wibisono enggan untuk mengandai diri menjadi menteri, ia justru merekomendasikan sosok Syarifudin Tippe yang menurutnya memiliki syarat yang lebih dari cukup untuk menjadi menteri pertahanan.
