Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Pro-Kontra Wacana Kota Bekasi Gabung Jakarta

Wijayakusuma , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2019 |20:42 WIB
Pro-Kontra Wacana Kota Bekasi Gabung Jakarta
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (foto: Okezone)
A
A
A

Sementara Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai hal yang wajar jika wacana Kota Bekasi ingin bergabung ke wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Gembong, secara kultural masyarakat Kota Bekasi dengan warga DKI Jakarta memiliki keterikatan, sebab di dua wilayah tersebut banyak masyarakat Betawi yang bermukim.

"Ya dalam konteks teritorial pasti kan orang Bekasi kalau ditanya saya punya keyakinan mereka ingin gabung Jakarta. Pertama soal itu, kulturnya kan memang Betawi," kata Gembong.

Kemudian, selain adanya keterikatan secara kultural, letak geografis antara Bekasi dengan Jakarta memiliki akses yang mudah untuk mengurus administrasi ketimbang harus mengurus ke Ibu Kota Pronvisi Jawa Barat, yakni Bandung.

"Kedua dalam konteks administrasi kan mereka jauh lebih mudah ke Jakarta dibandingkan ke Jawa Barat. Sudah pasti itu, saya punya keyakinan itu," tuturnya.

Baca Juga: Anggota Dewan Baru Pilih Beli Replika Ketimbang Pin Emas yang Menelan Rp1,3 Miliar 

Namun, Gembong menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat terkait keputusan wacana tersebut. "Yang penting kan kita lihat kajiannya terlebih dahulu. Kemudian keinginan warga masyarakatnya sehingga ini perlu juga menjadi bahan pertimbangan juga. Tapi kajiannya seperti apa kita kan belum tahu," urai dia.

Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, menyebutkan wacana penggabungan Kota Bekasi ke dalam Provinsi DKI Jakarta masih belum relevan. Menurutnya, lebih ideal ide pemekaran wilayah kota, ketimbang satu kota bergabung ke provinsi lain.

Ridwan Kamil Hadiri RUPS-LB Bank BJB

"Dalam konteks provinsi, sama saja itu tidak relevan. Akan lebih relevan dalam pemekaran daerah tingkat dua," kata pria yang akrab disapa Kang Emil itu.

Begitu pula dengan wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya, yang dianggap Ridwan juga kurang relevan. "Ini juga kurang relevan untuk jadi provinsi. Yang relevan itu pemekaran jadinya kabupaten/kota. Karena isu pemekaran itu ada pada pelayanan publik, yang terlalu jauh, yang terlalu repot," kaa Kang Emil.

(Fiddy Anggriawan )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement