Cak Imin: Pemerintah Jangan Sampai Tersandera GBHN
BADUNG - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengungkapkan pihaknya masih mengkaji urgensi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk dihidupkan kembali, dan kajian ini diharapkan dapat dituntaskan pada akhir Agustus 2019 ini.
Menurutnya, saat ini pihaknya masih menilai urgensi dari GBHN itu, dengan melibatkan beberapa pakar. Namun dirinya tidak menyebut beberapa nama pakar yang dilibatkan dalam pengkajian GBHN itu.
Hal yang paling penting dari kajian GBHN lanjut Cak Imin, ialah nantinya garis-garis besar haluan yang ada tidak justru memberi kesulitan bagi pemerintah dalam setiap pengambilan keputusan.
"Yang penting kalau ada GBHN tidak justru membuat pemerintah kesulitan dalam mengambil langkah-langkah di pemerintahan. Langkah pemerintah tidak justru tersandera GBHN," ujar Cak Imin, dilansir dari Antaranews, Rabu (21/8/2019).
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, Ahmad Iman mengatakan, partainya telah membentuk Tim Pengkaji Amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dibahas dalam Muktamar PKB di Bali pada 20-22 Agustus 2019.
