nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pakar Ekonomi Abdalla Hamdok Dilantik Menjadi PM Baru Sudan

Rahman Asmardika, Jurnalis · Kamis 22 Agustus 2019 14:46 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 08 22 18 2095258 pakar-ekonomi-abdalla-hamdok-dilantik-menjadi-pm-baru-sudan-QiVujyXBTl.jpg PM Sudan Abdalla Hamdok. (Foto: Reuters)

KHARTOUM – Pakar ekonomi terkemuka, Abdalla Hamdok diambil sumpahnya sebagai perdana menteri dan pimpinan pemerintahan transisi Sudan pada Rabu. Hamdok berjanji akan mengupayakan tercapainya perdamaian dan memprioritaskan penyelesaian krisis ekonomi yang melanda negara itu.

Penunjukan Hamdok itu dilakukan saat Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, mantan kepala dewan militer Sudan, dilantik sebagai pemimpin Dewan Kedaulatan baru yang akan memerintah negara itu selama tiga tahun hingga pemilihan umum digelar. Pemilihan umum itu akan menjadi yang pertama kali digelar di Sudan setelah puluhan tahun berada di bawah pemerintahan autokrasi.

BACA JUGA: Hemeti, Wakil Presiden Sudan yang Tak Lulus Sekolah dan Mantan Pedagang Unta

"Slogan yang mengakar dalam revolusi, 'kebebasan, perdamaian dan keadilan,' akan membentuk program periode transisi," kata Hamdok kepada wartawan pada konferensi pers di Khartoum sebagaimana dilansir Reuters, Kamis (22/8/2019).

Pada April, Jenderal Burhan dan sejumlah pejabat militer Sudan menggulingkan Presiden Omar Al-Bashir yang telah berkuasa selama tiga dekade, menyusul serangkaian demonstrasi massal dan kesulitan ekonomi yang terjadi di negara itu.

BACA JUGA: Militer dan Pihak Oposisi Sudan Tandatangani Kesepakatan Pembagian Kekuasaan

Pasca digulingkannya Bashir, Sudan melalui masa-masa bergejolak, dengan kuatnya tekanan pada militer untuk menyerahkan pemerintahan kepada sipil yang diwarnai demonstrasi dan kekerasan. Setelah menyepakati kesepakatan pembagian kekuasaan, pihak militer dan oposisi Sudan membentuk Dewan Kedaulatan yang akan memerintah selama masa transisi, menggantikan dewan militer yang dibubarkan.

Dewan beranggotakan enam tokoh sipil dan lima pejabat militer itu akan menjalankan pemerintahan sampai pemilihan umum digelar tiga tahun mendatang.

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini