JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan bahwa pemasangan stiker khusus sebagai penanda untuk kendaraan taksi online tidak bisa dilakukan.
Pasalnya, menurut Syafrin, Mahkamah Agung (MA) selalu menolak pengaturan yang diajukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait penanda tersebut.
"Kedudukan hukum tertinggi ada di Mahkamah Agung. Artinya, kalau pak gubernur mengatur pemberian penandaan kan bertentangan dengan itu," ujar Syafrin di Gedung DPRD DKI Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).
Syafrin pun menjelaskan bahwa penadaan tak mungkin dilakukan sebab dalam Peraturan Menteri Perhubungan 118 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus tak menyebut ada penadaan khusus untuk taksi daring.
"Di dalam peraturan menteri perhubungan saja enggak ada penandaan, apalagi pak Gubernur buat aturan penandaan. Ya kan? Secara logika hukumnya gitu," paparnya.

Baca Juga: Perluasan Ganjil Genap Tetap Berlaku ke Taksi Online, Kecuali Pelat Kuning