PKS Saran Mobil Dinas Tidak Perlu Mewah, Fungsional Saja
JAKARTA - Pemerintah telah mengalokasikan dana Rp147 miliar untuk pengadaan mobil dinas baru bagi Presiden, menteri dan pejabat setingakatnya. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyarankan agar mobil dinas harus fungsional dan tak meski mewah.
Menurut Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengakui kendaraan operasional untuk presiden dan menteri diperlukan. Namun haruslah tak sampai memboroskan anggaran negara demi sebuah kendaraan dinas.
“Kendaraan operasional perlu. Mewah tidak perlu. Fungsional saja,” kata Mardani kepada Okezone, Senin (26/8/2019).
Baca Juga: PKB Sebut Uang Negara Cukup buat Beli Mobil Baru Menteri hingga Presiden
Wakil Ketua Komisi II ini tak masalah bila presiden membeli mobil dinas baru, namun untuk setingkat menteri dia menyarankan alangkah baiknya sewa.
“Presiden selain kepala pemerintahan juga kepala negara. Jadi strategis dan perlu. Kalau bisa enggak harus beli untuk Menteri, cukup leasing,” tegas dia.
Sebagaimana diketahui pengadaan mobil dinas baru untuk menteri sudah dimulai pada medio Maret 2019 dan kini proses lelang tendernya sudah selesai.
Berdasarkan informasi dari laman resmi Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), anggaran yang dibutuhkan untuk ini lebih dari Rp147 miliar.
(Edi Hidayat)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
