PPP Ingatkan Jokowi Siapkan RUU Sebelum Pindahkan Ibu Kota
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani menyatakan partainya mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan Timur.
Namun, kata Arsul sebelum dilakukan, pemerintah harus melakukan perhitungan yang matang serta menyiapkan landasan hukumnya.
"Secara prinsip setuju, hanya sebagai wakil rakyat kita perlu mendapat penjelasan lebih detil dan saya yakin nanti presiden akan mengumpulkan koalisinya bahas lebih detil," kata Arsul di Hotel Bidakara, Senin (26/8/2019).
Baca juga: Gubernur Kaltim Tawarkan Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara Jadi Pusat Ibu Kota
Nantinya kata dia, setelah dilakukan kajian yang mendalam dan sudah jelas akan melakukan pemindahan ibu kota, maka pemerintah harus menyiapkan rancangan undang-undang sehingga bisa segera dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI.
Sebab, lanjutnya proses pemindahan ibu kota membutuhkan waktu yang tidak sebentar lantaran ada sejumlah proses yang harus dilakukan. Dengan begitu ketika ada landasan hukum maka pemindahan tersebut bisa dipastikan dilakukan meski terjadi pergantian kepemimpinan di DPR maupun Presiden.
"Perlunya ada landasan UU karena proses pemindahan ibu kota akan lama, kalau ada UU nya maka ini akan mengikat sipapun termasuk DPR dan presiden yang akan datang, kalau tanpa ada landasan UU itu takutnya nanti bisa berubah," paparnya.
Baca juga: Mendagri: Pengumuman Lokasi Ibu Kota Melalui Perencanaan Berlapis
Jokowi hari ini telah mengumumkan lokasi ibu kota baru yakni di Kalimantan Timur atau tepatnya di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan berdasarkan kajian Bappenas
"Lokasi di sebagian kabupaten Panajam Paser Utara dan sebagian di Kutai Kartanegara," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Jokowi mengungkapkan alasan pemilihan kedua lokasi tersebut lantaran minim bencana seperti banjir dan gempa bumi. Ia juga telah mengirimkan surat ke DPR agar segera menyiapkan RUU pemindahan ibukota tersebut.
(Awaludin)
