YLKI Anggap Pemerintah 'Lempar Handuk' Terkait Dampak Pemblokiran Internet di Papua
JAKARTA - Yayasan Lembaga Komsumen Indonesia (YLKI) menilai pemblokiran akses internet di Papua selama hampir dua pekan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dengan alasan keamanan dapat dimengerti, namun pemerintah seperti ‘melempar handuk’ terkait dampaknya.
“Pemblokiran internet di Papua, dengan segala plus minusnya bisa dimengerti, terutama jika dimensinya adalah situasi terkini di Papua Barat, namun pemerintah seperti melempar handuk terkait dampaknya,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi kepada Okezone, Jumat (30/8/2019).
Menurut Tulus, keputusan pemerintah yang mengambil langkah untuk memutus sementara jaringan internet telah melanggar hak-hak konsumen.
“Potensi pelanggaran hak-hak konsumen, yang telah membeli paket internet dari operator. Paket internet yang telah dibeli tak bisa digunakan secara optimal,” tuturnya.
“Pemerintah mestinya kreatif untuk memblokir di daerah-daerah rawan saja, bukan secara keseluruhan di Papua. Kan bisa kerja sama dengan intelijen. Papua aksesnya sudah sangat terbatas, kok diblokir,” kata dia.
