Menjaga Kedaulatan Negara di Tanah Papua
Strategi dan Evaluasi
Rentetan kejadian konflik Papua di tahun ini menjadi bekal bagi stakeholder yang mengurus Papua untuk merumuskan berbagai strategi serta berevaluasi agar terus mengedepankan kedaulatan negara di tanah Papua. Pemerintah juga harus pandai memainkan narasi dari satu kejadian jangan sampai menjadi senjata makan tuan, seperti kasus Nduga dimana yang melakukan kejahatan dan kekerasan adalah pihak separatis bersenjata namun tidak terekspos ke dunia internasional dan narasi tersebut tidak lama kemudian menjadi berbalik dengan topik “pendudukan militer”di Nduga sehingga hal tersebut merugikan Indonesia. Kontra opini dengan narasi yang baik dan berimbang harus cepat dan tepat digulirkan agar momentum dapat dimanfaatkan dengan baik.
Kejadian konflik di Papua dengan perusakan berbagai bangunan di Papua memang disayangkan banyak pihak. Kendati massa mengaku menyesal, namun jumlah kerugiannya telah mencapai puluhan miliar. Presiden Joko Widodo selama ini telah mempunyai political will yang baik dengan mengunjungi Papua sebanyak 12 kali dengan mengedepankan pendekatan holistik demi kesejahteraan masyarakat di Papua. Pembangunan infrastruktur yang luar biasa serta penambahan dana otonomi khusus juga menjadi perhatian Presiden. Total dana Otonomi Khusus yang telah dikucurkan bagi Provinsi Papua dan Papua Barat termasuk penambahan dana insfrastrukturnya dari tahun 2001 sampai 2019 telah mencapai Rp80 triliun lebih. Angka sebesar ini ternyata tidak menjadi jaminan besarnya rasa nasionalisme, sehingga perlu ada evaluasi menyeluruh terkait Kebijakan Otonomi Khusus. Jika tahun 2021 Otsus harus dilanjutkan maka hal itu harus didasari berbagai evaluasi dan kajian yang menyeluruh termasuk dari kaca mata Papua.
Kedaulatan NKRI di Papua juga harus dibangun di dunia internasional, banyaknya pemberitaan miring terkait Indonesia dan beredarnya hoaks serta hate speech kepada aparat baik TNI dan Polri belum diimbangi dengan lebih massif terutama narasi positif kinerja pemerintah dalam menangani Papua. Adapun kementrian luar negeri juga berdiplomasi kepada berbagai negara terhadap kedaualatan NKRI di Papua. Kemenlu ikut mengkampanyekan penanganan Papua di luar negeri yaitu dengan program 3P (Penyelesaian pelanggaran HAM, Penegakkan HAM di Masa depan dan Pembangunan Infrastruktur).
Pemerintah juga harus jeli melihat modus dari kelompok separatis dan memetakan pergerakkannya, mana yang bermotif ideologi, mana yang bermotif HAM, mana yang mempermasalahkan sejarah, mana saja yang ingin mengambil keuntungan semata atau gabungan diantaranya. Penanganan masing-masing kelompok ini berbeda-beda. Jangan sampai salah sasaran dan menimbulkan luka baru.
Oleh
Stepi Anriani
Dosen, Peneliti, dan Penulis
(Erha Aprili Ramadhoni)
