Kepemimpinan Otoriter Jangan Sampai Jadi Preseden di Golkar
JAKARTA - Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, Sirajuddin Abdul Wahab menegaskan pengkerdilan Partai Golkar akibat kepemimpinan yang lemah dan kekanak-kanakan harus dihentikan. Perilaku otoriter dan diskriminatif harus dilawan sebelum berkembang menjadi sebuah preseden.
Jika kepemimpinan yang lemah seperti sekarang dibiarkan, Partai Golkar akan menjadi partai politik minimalis, yang sekadar berburu jabatan menteri.
"Persepsi tentang proses pengkerdilan Golkar mulai terbentuk. Hari-hari ini, Partai Golkar terus ditertawakan oleh khalayak. Ada alasan bagi khalayak mengolok-olok Partai Golkar. Sebab, hampir setiap hari selalu saja muncul drama konyol yang kemudian menjadi pemberitaan pers," ujar Sirajuddin kepada wartawan, Minggu (08/09/2019).
Baca Juga: Waketum AMPG Imbau Kader Tidak Buat Gaduh Jelang Munas Golkar
Sirajuddin menuturkan ada drama perebutan kantor DPP Partai Golkar, pengerahan preman untuk menjaga kantor DPP, larangan bagi pengurus DPP menggunakan kantor, drama pemecatan, ritual sumpah setia hingga rapat-rapat pengurus yang berlangsung di sejumlah tempat. Wajar jika semua kekonyolan ini menjadi tertawaan publik. Kecuali segelintir orang di DPP, semua kader Golkar terpaksa menanggung malu.
"Sejarah memang mencatat bahwa Partai Golkar sarat pengalaman. Tetapi fakta bahwa hari-hari ini Golkar tak bisa mengurus dirinya sendiri tak dapat ditutup-tutupi lagi. Semua masalah itu bersumber dari kepemimpinan yang lemah dan kekanak-kanakan," katanya.
Sirajuddin menadaskan, Ketua Umum Airlangga Hartarto dan orang-orang kepercayaannya di DPP tak mampu mengelola aspirasi kader dan perbedaan pendapat di tubuh partai. Ketidakmampuan itu kemudian dikompensasi dengan tindakan otoriter dan menerapkan kebijakan diskriminatif.
