Berhasil Atasi Karhutla, Kementerian LHK Raih Global Landscape Fire Award 2019
"Kita mengambil banyak hikmah dari kejadian tahun 2015, dan berhasil di tahun 2016-2018. Tantangan yang ada saat ini, kita atasi secara sistematis dengan kebijakan-kebijakan dan langkah koreksi yang sudah dilakukan. Hingga saat ini pengendalian Karhutla di lapangan terus berjalan, seiring dengan evaluasi menyeluruh agar tidak terjadi lagi secara berulang,'' jelas Ruandha.
Dari sisi operasional lapangan, hingga Agustus 2019, telah dilaksanakan patroli terpadu dengan jangkauan 1.461 desa rawan karhutla, di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Pemadaman tidak hanya dilakukan di darat, tapi juga melalui udara dengan melibatkan sekitar 46 unit helikopter waterboombing dan pesawat untuk melakukan modifikasi cuaca. Hingga awal September 2019 telah dilakukan lebih dari 66.349 kali WB dengan air yang dijatuhkan lebih dari 239,6 juta liter di daerah yang sulit dijangkau oleh tim darat.
Dari sisi regulasi, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11/2015 tentang Peningkatan Pengendalian Karhutla, Inpres 8/2018 tentang moratorium izin, Peraturan Pemerintah (PP) 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, hingga pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG).
KLHK juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan penting seperti Peraturan Menteri LHK Nomor 32/2016 tentang Pengendalian Karhutla, membenahi tata kelola gambut dengan baik dan berkelanjutan melalui pengawasan izin, penanganan dini melalui status kesiagaan dan darurat karhutla, serta berbagai kebijakan teknis lainnya.
