nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pembangunan Bandara Bali Utara Jangan Sampai Merusak Situs Budaya

Kamis 12 September 2019 07:54 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 09 12 244 2103805 pembangunan-bandara-bali-utara-jangan-sampai-merusak-situs-budaya-CC9AxgPwZC.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

SINGARAJA – Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara dinilai tidak menghormati hak-hak pemilik lahan yang ada di kawasan yang kemungkinan akan dibangun di wilayah Desa Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.

Warga Desa Kubutambahan, Wijanaka yang lahannya bersebelahan dengan lahan Desa Adat Kubutambahan khawatir masyarakat dapat terkena dampak proyek tersebut.

“Jika rencana itu terealisasi, maka lahannya pasti terkena dampak. Celakanya sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang menghubungi. Mereka hanya konsentrasi di lahan milik desa adat yang 370 hektare itu. Apa mereka pikir kami ini akan menerima begitu saja pembangunan bandara ini," kata dia, Kamis (12/9/2019).

Baca juga: Desa Adat Tolak Peralihan Status Lahan Lokasi Pembangunan Bandara Bali Utara

Ia menjelaskan, pembangunan bandara di darat akan menimbulkan banyak konflik. Sebab, banyak lahan subur yang akan dikorbankan. Termasuk masyarakat lokal yang rawan terkena penggusuran.

"Saya pikir masyarakat akan berpikir 100 kali menyerahkan tanah begitu saja kepada pihak konsersium, kalau toh itu nanti dilakukan lewat pengadilan, masyarakat pasti akan melawan," tuturnya.

Baca juga: DPRD Dorong Pembangunan Bandara Bali Utara Dilakukan di Atas Laut

Terkait pihak konsorsium yang belum lama ini melakukan pengukuran tanah di lahan tersebut, ia dan warga sekitar mengaku sama sekali tidak mengetahuinya. "Mereka mengaku sama sekali tidak dihubungi lebih dulu, karena itu warga ada yang mengusir petugas ukur yang ditejunkan pihak konsorsium”, kata dia.

Sementara itu, Ketua LPM Yeh Sanih, Made Suwindra menyebut bila pembangunan bandara di darat dipaksakan maka akan menimbulkan kegaduhan di Desa Kubutambahan dan sekitarnya. Sebab, hampir 80 persen krama Desa Adat Kubutambahan tidak setuju pembangunan bandara di darat.

Untuk menghindari terjadinya kegaduhan ini, Suwindra meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan mengatasi masalah ini. "Dari dulu pemerintah berjanji mengeluarkan penlok, kenyataannya sampai sekarang tidak ada apa-apa. Kami di Desa Yeh Sanih dan Kubutambahan menolak pembangunan bandara di darat," ujar Suwindra.

"Pembangunan bandara di darat akan banyak mengorbankan fasilitas umum seperti pura, situs-situs, dan akan terjadi bedol desa, ada ratusan warga yang akan tergusur," tutupnya.

Seperti diwartakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Kamis 5 September 2019 lalu menerjunkan tim ke lokasi pembangunan bandara. Mereka mencocokkan tiga titik koordinat yang sudah dikaji oleh konsorsium.

Sebelum tim melakukan tugasnya, mereka melakukan pertemuan teknis di kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Buleleng. Pertemuan ini dihadiri ketua tim, Feby Oky Wahyudi didampingi Kepala Dishub Gede Gunawan Adnyana Putra.

Sementara itu, Kadishub Buleleng menyebutkan bahwa sesuai perintah bupati, dirinya ditugaskan mendampingi tim evaluasi yang diutus Kemenhub. “Sekarang tinggal menunggu hasil dan selama kami mendampingi tidak ada masalah, dan mudah-mudahan secepatnya penlok bandara terbit,” katanya, seperti dilansir dari laman Balipost.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini