DPR Terima Surat Presiden Jokowi Terkait Revisi UU KPK
JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengaku sudah menerima Surat presiden (Surpres) terkait revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat tersebut diterima DPR pada Rabu, 11 September 2019, sore kemarin.
"Ya memang sudah masuk (surpres). Sore tadi (kemarin)," kata Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP, Arsul Sani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019).
Arsul belum dapat menjelaskan secara detail poin-poin mana saja yang direvisi Presiden Jokowi dalam draf revisi UU KPK. Sebab, Arsul belum melihat terang lampiran Surpres tersebut.
"Belum saya lihat, saya baru surat pengantarnya, lampirannya belum saya lihat," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno menyatakan Presiden Jokowi telah menyetujui adanya revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Kata Pratikno, Jokowi telah mengirimkan surpres ke DPR.
Baca Juga : Revisi UU KPK Dibawa ke Fit and Proper Test Capim, DPR Dinilai Memaksa
"Surpres RUU KPK sudah diteken Presiden dan sudah dikirim ke DPR ini tadi," kata Pratikno di Gedung Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta Pusat, Rabu, 11 September 2019.
Baca Juga : Jokowi Sudah Kirim Surat Persetujuan Revisi UU KPK ke DPR
(Erha Aprili Ramadhoni)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
