Mahasiswa Geruduk DPR, Fadli Zon: RKUHP Sebaiknya Ditunda
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengusulkan penundaan pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) karena menuai polemik. Teranyar, ribuan mahasiswa di Jakarta dan daerah lainnya turun ke jalan menolak RKUHP tersebut.
"Sebaiknya RKUHP ditunda saja," kata Fadli kepada Okezone di Jakarta, Rabu (24/9/2019).
Selain RKUHP, mahasiswa juga mendesak agar revisi Undang-undang KPK dibatalkan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Namun, menurut Fadli, hal itu tergantung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan saat ini nasib Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di tangan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
"Revisi Undang-undang KPK terserah dan tergantung Presiden. Nasib KPK ada di tangan Presiden," tandasnya.
