NEW YORK - Menteri Luar Negeri Arab Saudi mengatakan bahwa semua opsi, termasuk respons militer, terbuka setelah serangan terhadap dua fasilitas minyak kerajaan yang dituduhkan terhadap Iran. Menlu Adel Al Jubeir mengatakan bahwa meski Arab Saudi ingin menghindari perang, Iran harus bertanggungjawab atas serangan yang terjadi pada 14 September itu.
Penilaian dari Amerika Serikat (AS) yang didukung oleh Inggris, Prancis dan Jerman pekan ini menyimpulkan bahwa Iran bertanggungjawab atas serangan yang melumpuhkan separuh produksi minyak Arab Saudi itu. Namun, Teheran menolak keras tuduhan tersebut.
BACA JUGA: Puing Senjata Buktikan Iran di Balik Serangan Fasilitas Minyak Saudi
"Semua orang berusaha menghindari perang dan semua orang berusaha menghindari eskalasi. Jadi kami akan melihat semua opsi yang tersedia untuk kami. Kami akan membuat keputusan pada waktu yang tepat," kata Jubeir dalam wawancara dengan BBC di sela Sidang Majelis Umum PBB di New York.
“peredaan ketegangan tidak bekerja dengan Iran di masa lalu, hal itu tidak akan bekerja dengan Iran di masa depan."

AS memberlakukan kembali sanksi ekonomi terhadap Iran pada November tahun lalu, dan pada Mei mengatakan akan secara sepihak memaksa semua negara untuk berhenti membeli minyak Iran.
Pada Rabu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan kepada Majelis Umum PBB bahwa AS menginginkan "resolusi damai dengan Republik Islam Iran".
BACA JUGA: AS Ancam Jatuhkan Sanksi Terberat dalam Sejarah Terhadap Iran
"Pada akhirnya, tergantung pada Iran untuk membuat keputusan itu, atau apakah mereka akan memilih kekerasan dan kebencian," tambahnya.
Presiden Prancis Emmanuel Macron telah berusaha untuk menengahi pertemuan bersejarah antara Presiden Iran Hassan Rouhani dan Presiden AS Donald Trump.
Tetapi Rouhani mengatakan kepada para delegasi di PBB bahwa ia menolak untuk bertemu dengan Trump sementara sanksi ekonomi terhadap Iran sedang diberlakukan. Dia meragukan niat AS, merujuk pada kebanggaan Pompeo tahun lalu bahwa pihaknya telah memberlakukan "sanksi terkuat dalam sejarah" terhadap Iran.
"Bagaimana seseorang bisa mempercayai mereka ketika pembunuhan diam-diam dari sebuah negara besar, dan tekanan pada kehidupan 83 juta orang Iran, terutama wanita dan anak-anak, disambut oleh pejabat pemerintah Amerika?" dia berkata. "Bangsa Iran tidak akan pernah melupakan dan memaafkan kejahatan ini dan para penjahat ini."
Dia juga menolak gagasan foto dengan Presiden Trump, yang telah melakukan beberapa peluang foto dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un - termasuk satu jabat tangan yang tampaknya spontan di Zona Demiliterisasi (DMZ) semenanjung Korea.
"Foto Memento adalah tahap akhir negosiasi, bukan yang pertama," kata Rouhani.
(Rahman Asmardika)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.