Pemdaprov Jabar Terus Kaji Pemindahan Pusat Pemerintahan Secara Komprehensif
BANDUNG – Kajian komprehensif dan ekstensif soal pemindahan pusat pemerintahan Jawa Barat terus dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jabar. Salah satunya mengundang ahli dari berbagai latar belakang dalam Focus Group Discussion I di Hotel Mercure, Kota Bandung pada Rabu 2 Oktober 2019.
Sesuai arahan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, FGD digelar guna menghadirkan gagasan-gagasan terkait pemindahan kawasan pusat pemerintahan. Termasuk tiga opsi kawasan yang sudah mencuat, yakni Tegalluar (Kabupaten Bandung), Walini (Kabupaten Bandung Barat), dan Segitiga Rebana, serta opsi kawasan lainnya.
Menurut Kepala Disperkim Jabar Dicky Saromi, ada tiga hal yang melatarbelakangi FGD I. Pertama, langkah awal dalam penyusunan Kajian Kawasan Pusat Pemerintahan Jabar. Kedua, melakukan pelibatan semua stakeholder terkait, mulai dari pemerintah daerah sampai pakar. Terakhir adalah kebutuhan akan data dan informasi yang lengkap.
“Tujuan dari FGD, untuk memeroleh masukan dan pendapat secara menyeluruh terhadap rencana pemindahan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, sehingga dirumuskan kriteria dan indikator dalam penentuan kawasan tersebut,” kata Dicky.
Oleh karena itu, kajian yang komprehensif dan ekstensif perlu dilakukan secara intens. Apalagi, kata Dicky, salah satu tujuan pemindahan pusat pemerintahan untuk menciptakan kemudahan pelayanan Pemdaprov Jabar kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.
“Kemudian, kita melihat perkembangan di Jabar dengan tumbuhnya jalan tol, industri, dan penduduk. Selain itu, daya dukung Kota Bandung sekarang sudah mulai tergerus, mulai dari kepadatan lalu lintas, penduduk, dan sumber daya lainnya,” katanya.
Hasil kajian awal Disperkim Jabar menunjukkan bahwa lahan yang diperlukan untuk membangun pusat pemerintahan baru sekira 108,2 hektare. Lahan tersebut nantinya digunakan untuk gedung perkantoran, sarana dan prasarana, perumahan ASN, serta sarana dan prasarana ASN.
