Anomali DPRD Bekasi, Golkar Tak Dapat Jatah Pimpinan Meski Raih 3 Besar Suara
BEKASI - Rapat penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kota Bekasi diwarnai aksi walk out Fraksi Golkar. Pasalnya, Fraksi Golkar tak mendapat jatah pimpinan ketua komisi meski tercatat sebagai partai dengan suara terbanyak ketiga pada Pemilu 2019 lalu.
Komposisi AKD DPRD Kota Bekasi sendiri didominasi Fraksi PDIP, PKS, PAN, Demokrat dan Gerindra. Padahal sebelumnya telah terjadi kesepakatan antar fraksi, di mana Fraksi Golkar akan memegang posisi ketua komisi III. Tak ayal Fraksi Golkar menuding adanya persekongkolan antar partai yang mendapat jatah pimpinan komisi.
"Ini tidak baik, tidak sesuai kesepakatan awal. Ada persekongkolan jahat antar semua fraksi. Padahal kami sudah memploting dan mengakomodir aspirasi fraksi. Berarti mereka ini pengkhianatan dari konteks politik," kata anggota Komisi III Fraksi Golkar, Sholihin, Jumat (4/10/2019).
Menurutnya, penetapan AKD tidak proporsional dalam hal pembagian jatah pimpinan komisi. PPP yang memilih bergabung dengan Fraksi Golkar, pun nyatanya tak cukup andil untuk meraih pucuk pimpinan tersebut.
"Kita komitmen secara proporsional agar ada keseimbangan dan tidak ada ketersinggungan di DPRD, agar terus stabil untuk mengawal kebijakan ke depannya. Ini namanya ada manuver politik oleh lima fraksi lainnya," ujar politisi PPP itu.
Terpisah, pengamat politik Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi, Harun al-Rasyid, menuturkan keberhasilan dalam komunikasi politik, tidak melulu ditentukan oleh jumlah kursi yang dimiliki, tetapi juga oleh elite relationship.
"Ya tentunya sangat disayangkan, karena hasil Pileg tidak menghasilkan mayoritas. Karena itu, lobi politik menjadi sangat penting. Kondisi ini pun menunjukkan ketidaksiapan kader second line (Golkar)," ujarnya.
Harun mengakui kondisi demikian bukanlah sebuah hal yang lumrah di kancah perpolitikan. Terlebih mengingat raihan suara Partai Golkar masuk tiga besar, yang semestinya mampu menduduki minimal satu kursi pimpinan AKD.
