Jelang Pelantikan Presiden, Intelijen Diminta Inventarisir Potensi Ancaman Tanpa Kegaduhan
JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai intelijen harus menginventarisir segala kemungkinan hingga yang terburuk terkait pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 mendatang.
Tetapi, Fahmi memberi catatan proses inventarisir permasalahan ini jangan sampai memperluas kekhawatiran masyarakat. Intelijen diminta bekerja sesuai standar dasar menyangkut penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Hal itu dilakukan dalam rangka memelihara kewaspadaan.
"Bagaimanapun intelijen memang harus menginventarisir segala kemungkinan hingga yang terburuk. Jadi saya kira tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan," katanya saat dihubungi Okezone, Kamis (10/9/2019).
Polisi sebelumnya menangkap AB, dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) karena diduga terlibat dalam penyiapan bom molotov yang dilakukan oleh beberapa orang. Polisi menyebut para pelaku ingin meledakkan bom molotov tersebut di beberapa titik di Jakarta dengan tujuan menggagalkan pelantikan presiden-wapres terpilih.
Fahmi menilai narasi yang dibangun kepolisian semestinya hanya untuk internal. Sebab ketika itu disampaikan ke publik tanpa penjelasan memadai, maka itu kesannya jadi menakut-nakuti masyarakat dan menginspirasi gerakan lainnya untuk melakukan gangguan.
"Saya kira itu dicukupkan saja sebagai upaya memelihara kewaspadaan intelijen tanpa harus membuat publik ikut gaduh dan curiga satu sama lain," jelasnya.
