Program Kartu Sehat Bekasi Nunggak Rp200 Miliar, DPRD: APBD-P Over Budgeting

Sementara itu, Direktur Eksekutif Etos Indonesia Institut, Iskandarsyah, mendesak DPRD Kota Bekasi untuk melakukan audit terhadap KS NIK, dengan turut menggandeng lembaga independen di dalamnya. Program KS dianggap tak berjalan efektif usai Pilkada dikarenakan hanya sebagai kartu politik Walikota Bekasi untuk meraih simpati masyarakat jelang Pilkada lalu. Dan kini banyak masyarakat justru mengeluhkan ketidakefektifan KS tersebut.

Ia juga menilai defisit anggaran yang selama ini menjadi alasan mandeknya sejumlah program pembangunan Kota Bekasi, hanya sebuah pengalihan isu belaka. Hal ini agar publik membenarkan bahwa KS tak lagi dikucurkan dari APBD, dikarenakan kondisi keuangan daerah yang menipis.

"RAPBD itu kan sudah dibicarakan dari jauh-jauh hari melalui DPRD, disahkan menjadi APBD. Lantas bagaimana istilah devisit itu bisa muncul," celetuknya.

Mantan aktivis 98 itu menilai tak semestinya Walikota menyedot keuangan daerah melalui program KS, disaat Pemerintah Pusat telah lebih dulu mengeluarkan kebijakan lewat program BPJS dan KIS untuk membackup kesehatan rakyat.

Oleh sebab itu pihaknya menduga bahwa ada kepentingan politik dibalik program KS yang dikucurkan melalui APBD. Imbasnya, tunggakan KS yang jumlahnya diperkirakan puluhan miliar tersebut, telah membebani keuangan daerah.

Selain itu, lanjut Iskandarsyah, Kota Bekasi sebagai daerah penyangga ibukota, dianggap masih jauh tertinggal dari daerah lain, termasuk Kabupaten Bekasi. Smart City yang digadang-gadang Pemkot Bekasi, pun tak jua terealisasi hingga saat ini.

"Baik SDM maupun kesiapan pemerintah menghadapi era teknologi 4.0, masih jauh tertinggal dari kabupaten yang jauh dari pusat ibu kota," ungkapnya.

(Khafid Mardiyansyah)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.