JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengatakan penambahan koalisi pasca-Pilpres 2019 mesti diputuskan bersama antara Presiden Joko Widodo dengan parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
"Kabinet hak prerogatif presiden. Tapi terkait koalisi pasca-Pilpres, misalnya penambahan parpol, harus diputuskan bersama-sama. Fatsunnya seperti itu," kata Hasto di kantor DPD PDIP Jatim, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/10/2019).

"Dalam demokrasi yang sehat, koalisi sebelum pemilihan presiden dan setelah pilpres harusnya sama, kecuali atas pertimbangan yang sangat strategis. Misalnya perlu konsolidasi kekuatan nasional menghadapi tantangan eksternal dan internal," ujarnya.
Hasto menuturkan, demokrasi membutuhkan checks and balances karena di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama tugas patriotik. Namun, ia menjelaskan, saat ini sedang terjadi proses membahas soal penambahan koalisi pasca-Pilres tersebut.