Jokowi Angkat 12 Wakil Menteri, PAN Pertanyakan Ide Pangkas Birokrasi
JAKARTA - Wakil Sekertaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay mengkritik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat 12 wakil menteri. Menurutnya itu bertentangan dengan gagasan Jokowi memangkas birokrasi.
“Pertanyaannya apakah ini tidak bertentangan atau kontradiktif dengan gagasan presiden untuk memangkas birokrasi di pemerintahan itu tadi,” kata Saleh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).
Dalam pidato perdana usai dilantik sebagai Presiden periode 2019-2024, Jokowi berjanji menyederhanakan birokrasi pemerintahan yang saat ini dinilai masih terlalu gemuk.
Saleh menilai jika memang Jokowi serius ingin merampingkan birokrasi pemerintahan, maka harusnya tidak perlu mengangkat wakil menteri. Namun, cukup dengan memaksimalkan peran direktur jenderal (dirjen) dan deputi yang ada di hampir semua kementerian.
Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju (Okezone.com/Arif)
Saleh mempertanyakan bagaimana nanti pembagian tugas antara wakil menteri dan dirjen serta deputi nantinya.
"Dirjen-dirjen ini adalah pembantu menteri, artinya sudah ada yang membantu di dalam itu. Nah, sekarang ditaruh lagi wakil menteri yang tugasnya juga kelihatannya untuk membantu melancarkan tugas menteri,” tuturnya.
