PKS Akui Tak Bisa Paksa Presiden untuk Terbitkan Perppu KPK
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 19 Tahun 2019.
"Iya PKS mendukung penerbitan Perppu KPK," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera saat dikonfirmasi, Senin (28/10/2019).
Merujuk pada arahan Presiden PKS Sohibul Iman, Mardani mengungkapkan bahwa banyak rakyat yang kecewa terhadap pemberlakuan UU KPK yang baru. Atas dasar itu, PKS menolak pemberlakuan UU KPK yang baru dan meminta Presiden menerbitkan Perppu.
"Sejak disahkan DPR RI bersama pemerintah, reaksi publik adalah kecewa dengan revisi UU tersebut. Karena isinya dianggap melemahkan," ujarnya.
Baca Juga: PKS Dukung Jokowi Keluarkan Perppu UU KPK
Menurut Mardani, kekecewaan rakyat terhadap pemberlakuan UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 berdampak luas. Penolakan tersebut bahkan diwarnai dengan aksi unjuk rasa yang berkelanjutan.
"Walaupun pada awalnya kekecewaan tidak begitu kuat dan luas, tetapi belakangan kekecewaan itu disertai penolakan hebat dan aksi-aksi unjuk rasa. Juga ada semacam petisi dari para tokoh dan pegiat anti korupsi. Di situ, muncul desakan kuat agar presiden mengeluarkan perppu," ungkapnya.
