Prasetyo Edi : SKPD Tidak Tegas Anggarkan Prioritas Kebutuhan Masyarakat
JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengakui banyak temuan anggaran di luar nalar yang diajukan dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020. Hal tersebut, kata Prasetyo, disebabkan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemprov DKI tidak tegas dalam menyusun anggaran.
Sebagaimana diketahui, akhir-akhir ini anggaran lem Aibon sebesar Rp82 miliar dan bolpoin yang mencapai Rp123 miliar ramai diperbincangkan warganet di media sosial.
"Awalnya kan perencanaan SKPD, kalau saya melihat dari beberapa tempat, ini SKPD-nya enggak bisa tegas menganggarkan apa yang menjadi skala prioritas buat masyarakat," katanya di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Rabu (30/10/2019).
Padahal, pihaknya selalu mewanti-wanti agar dalam penyusunan anggaran selalu mengedepankan kepentingan masyrakat, jadi jika ada anggaran yang tidak terlalu mendesak, DPRD DKI akan mencoret.
