"Ini kan bukan SKPD ya, terus kenapa dianggarkan menjadi beban APBD? Itu perlu penjelasan Bapak. Terus mana sih orang-orang TGUPP, jumlahnya berapa, gajinya berapa? Dan apa yang sudah mereka capai untuk memberi manfaat kepada rakyat DKI," ujarnya.
Lukmanul Hakim juga meminta agar hasil "keringat" TGUPP ditunjukan, apakah target-targetnya sudah tercapai atau belum. "Program-program gubernur apakah sudah merata semua ke bawah? Ini perlu penjelasan," ungkapnya.
Baca Juga : Klarifikasi Disdik DKI, Tidak Ada Anggaran Lem Rp82 Miliar Adanya ATK Rp22 Miliar
Lukman juga merasa aneh, kenapa Dinas-dinas dibawah Pemprov DKI lebih patuh terhadap TGUPP ketimbang DPRD.
"Dan juga saya melihat ini sempat ke mana-mana TGUPP ini. Kalau DPRD datang ke dinas itu lebih takut sama TGUPP daripada DPRD padahal kami dipilih oleh rakyat dan disumpah, mengikat sumpah kami untuk pengawasan budgeting dan regulasinya. Tolong penjelasan apa sih fungsi TGUPP itu sehingga menjadi beban APBD DKI Jakarta," tutupnya.
(Angkasa Yudhistira)