Anies Akan Sanksi Penginput Lem Aibon dalam E-Budgeting
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengaku akan memberikan sanksi kepada penginput e-budgeting yang memasukkan item anggaran ke dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2020 secara asal-asalan.
Ia menyebut akan menerjunkam tim Ad Hoc yang diketuai oleh Sekda DKI Jakarta Saefullah untuk mencari tahu dalang di balik penginputan anggaran tersebut.
"Jadi, semua yang bekerja dengan cari sejadinya. Asal jadi, asal masuk data, kita akan periksa menggunakan, ada tim Ad hoc pemeriksaan pegawai," katanya di Balai Kota, Jakarta, Jumat (1/11/2019).
Baca Juga: Anies Pastikan Mundurnya Kepala Bappeda Tak Akan Ganggu Pembahasan KUA-PPAS 2020
Sejumlah anggaran tak masuk akal dalam KUA-PPAS ditemukan oleh DPRD DKI Jakarta. Di antaranya adalah pembelian lem aibon sebesar Rp 82 miliar yang diunggah oleh Sudin Pendidikan Jakarta Barat dan anggaran pembelian ballpoint sebesar Rp 123 miliar yang diunggah Sudin Pendidikan Jakarta Timur.
