Iuran Naik 100 Persen, Peserta BPJS Berbondong-bondong Turun Kelas dan Mundur
PONTIANAK - Rencana pemerintah menaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus menuai keluhan dari peserta. Padahal, rencana kenaikan itu akan diberlakukan mulai 2020 nanti.
Peserta BPJS di Kota Pontianak, Kalimantan Barat juga mengeluhkan rencana tersebut. Sejak Senin (4/11/2019) pagi tadi, peserta BPJS sudah berbondong-bondong mengantre untuk mengurus menurunkan kelas pelayanan kesehatan.
"Saya mau turun kelas dari kelas satu ke kelas tiga. (Kenaikan iuran BPJS) memberatkan. Soalnya naik sampai seratus persen, dua kali lipat. Ya enggak mampu lah," ujar Anna, salah seorang peserta BPJS yang sedang mengentre mengurus penurunan kelas.
Baca Juga: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Solusi Mudah yang Membebani Rakyat
Ana, merupakan PNS di lingkungan Pemprov Kalbar. Selama menjadi peserta BPJS, dia juga menanggung tiga orang anaknya. "Kalau naik bulan Januari nanti, sampai satu juta rupiah satu bulan," kata dia.
Ia juga berharap jika kenaikan iuran itu sudah diterapkan, pelayanan kesehatan juga harus ditingkatkan. Sama halnya dengan Didik. Peserta BPJS ini juga mengurus penurunan kelas.
"Karena ini agak berat ya. Di kelas satu yang 80 ribu jadi 160 ribu rupiah. Saya tetap ikut BPJS, tapi mau turun kelas tiga," tutur dia.
Didik mengatakan, kenaikan iuran BPJS ini memang dirasa sangat berat. "Sangat berat. Apalagi bagi penghasilan peserta yang tak seberapa," kata dia.
Tak hanya menurunkan kelas, ada pula peserta yang memantapkan diri untuk mundur atau berhenti sebagai peserta BPJS. Umar Zubani misalnya. Pensiunan ASDP ini mengaku merasa keberatan dengan rencana kenaikan iuran BPJS ini. Maka dari itu dia memilih mundur alias berhenti dari kepesertaan BPJS.
"Saya mau mundur dari peserta BPJS. Karena kenaikan seratus persen pada 2020 nanti. Mulai sekarang saya melapor akan mundur. Daripada saya diam-diam saja. Nanti jadi tagihan," kata Umar.
Warga Kota Baru, Pontianak Selatan ini bersama istrinya sudah menjadi peserta BPJS jalur mandiri sejak 2014. "Saya takut menjadi tunggakan dan berutang. Jadi saya dan istri harus mundur, tidak mampu meneruskan. Karena kami sudah tidak ada penghasilan lagi," katanya.
Pria 64 tahun ini tak menafikan bahwa pelayanan BPJS dirasa sangat baik selama dia dan istrinya menjadi peserta. "Pernah saya gunakan (untuk berobat). Kalau nanti sudah tidak pakai BPJS, ya saya hanya serahkan ke Allah saja untuk urusan kesehatan," ucapnya.
Untuk diketahui, kenaikan iuran itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
