Untar Jadi Tuan Rumah Piala Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2019

Kamis 14 November 2019 15:01 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 14 1 2129800 untar-jadi-tuan-rumah-piala-ketua-mahkamah-konstitusi-ri-2019-geSvuRhBGk.jpeg Penandatanganan MoU Antara Untar dan Mahkamah Konstitusi, Kamis (14/11/2019) di Auditorum Untar Kampus 1 Jakarta Barat (Foto: Okezone)

JAKARTA - Fakultas hukum Universitas Tarumanagara (FH Untar) dipercaya oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjadi penyelenggara Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi Tingkat Nasional Piala Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2019 untuk tahun yang ke 5 pada Kamis (14/11/2019).

Acara ini juga bersamaan dengan penandatanganan MoU antara Untar dan Mahkamah Konstitusi. Kompetisi ini merupakan hasil kerja antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Universitas Tarumanagara, dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi Tingkat Nasional Piala Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2019 dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi RI Dr. Anwar Usman, S.H, M.H, dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H, M.H.

Kompetisi ini adalah satu-satunya kompetisi peradilan semu dalam bidang peradilan Konstitusi tingkat nasional dan terbuka untuk mahasiswa S1 Fakultas Hukum seluruh Indonesia. Meski seringkali dilaksanakan di perguruan tinggi yang memiliki Fakuktas Hukum.

Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan mengatakan, hal ini merupakan salah satu cara Untar membangun reputasi yakni berkolaborasi dengan instansi pemerintah untuk profesi keilmuan bidang hukum.

"Pengakuan Mahkamah Konstitusi terhadap program studi FH Untar dapat menunjukkan kualitas pembelajaran yang baik yaitu dengan memberi kesempatan kepada dosen dan mahasiswa untuk meningkatkan keilmuan dan mengimplementasikan hal-hal praktis di bidang hukum," ujar Agustinus.

Agustinus menambahkan, dengan mengikuti kompetisi ini, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dalam berpikir dan analisis secara kritis mengenai permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat.

Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi, Guntur Hamzah mengatakan, Hukum itu pada prinsipnya itu selalu tertinggal dengan perkembangan masyarakatnya.

"Oleh karena itu seharusnya pendidikan tinggi itu dikembangkan dengan teori teori yang mampu untuk mengikuti perkembangan itu sendiri secara cepat, atau kalau tidak hukum itu harus mendahului perkembangan itu dengan jalan pendekatannya progresif," papar Guntur.

"Karena nggak mungkin kalau pendekatannya tradisional normatif yang mungkin masih tertinggal dengan perkembangan masyarakatnya sehingga pendidikan yang tinggi itu harus dikembangkan melalui pendekatan yang sifatnya progresif. artinya supaya urusan itu mampu untuk membuat UU yang jangka keberlakuannya jangka panjang," lanjut Guntur.

Acara yang diadakan di auditorium Untar Kampus 1 ini diawali dengan tarian betawi yang dibawakan oleh mahasiswi Untar, yang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dibawakan oleh Paduan Suara Delta Untar. (adv) (Wil)

(ris)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini