nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Universitas Tarumanagara Edukasi Masyarakat Tentang Bahaya Aki Bekas

Wilda Fajriah, Jurnalis · Kamis 12 September 2019 19:50 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 09 12 1 2104131 universitas-tarumanagara-edukasi-masyarakat-tentang-bahaya-aki-bekas-iSedeCqB2u.jpeg Foto: Okezone

JAKARTA - Universitas Tarumanagara (Untar) bersama The Jakarta Consulting Group menggelar Simposium “Extended Producer Responsiobility: Tanggung Jawab Pengelolaan Limbah B3 Timbal (Pb) Aki Bekas” di Auditorium Kampus I Untar, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Simposium ini diadakan seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sehingga jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus meningkat.

ist

Badan Pusat Statistik mengeluarkan data jumlah kendaraan bermotor dengan klasifikasi mobil penumpang, mobil bis, mobil barang, sepeda motor sejak tahun 1949 sampai 2017. Kendaraan bermotor pada tahun 1949 berjumlah 40.915 dan di tahun 2017 jumlah tersebut meningkat menjadi 138.556.669. (BPS, 2019) Peningkatan jumlah kendaraan bermotor berdampak pada peningkatan kebutuhan akan aki (vehicle battery).

Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rosa Vivien Ratnawati mengaku terkejut dengan adanya kasus yang terkait dengan aki bekas.

"Biasanya nggak banyak orang yang mau bicara tentang hal ini, kami dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru dikejutkan tentang hal ini setelah terjadi isu" katanya kepada Okezone.

Vivien menyayangkan, sejumlah perusahaan-perusahaan yang memiliki investasi besar seperti Freepor menghasilkan limbah yang besar. "Jumlahnya banyak sekali, satu hari freeport menghasilkan 160.000 ton limbah dan limbahnya berbahaya, tapi tidak oxic," ia menambahkan.

Oleh karena itu dia berharap agar para pengusaha bertanggung jawab atas usahanya terhadap dampak lingkungan, termasuk para pengusaha barang atau jasa yang memerlukan wadah atau kemasan untuk membungkus produknya.

"Semua kegiatan usaha harus bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan, UUD no 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, didalamnya berbicara tentang masalah itu produsen bertanggung jawab atas kemasan atau wadah untuk memproduksi barangnya. Dan juga TPA Bantar Gebang yang luasnya 115hektar itu umurnya tinggal tahun lagi, nah ini bahaya, makanya ayo kita sama-sama mengurangi sampah kemasan," Vivien berharap.

Saat ini kata dia, pemerintah sedang melakukan pendekatan kepada masyarakat mengenai sampah, karena setiap hari per orang menghasilkan 0.7 kg sampah. Pemerintah sedang gencar melakukan 3 pendekatan, yang pertama adalah gerakan pengurangan sampah dengan kampanye termasuk mengurangi sampah plastik, serkular ekonomi, dan menggunakan teknologi whiz to energy.

Dia menjelaskan, bahwa aki bekas, baterai bekas, kaleng obat nyamuk itu sampah berbahaya namun bisa di EPR (dilakukan pengolahan kembali) aki bekas limbahnya sudah ditetapkan dalam limbah b3 yang sudah tercatat di pp 101. Sehingga prosedur untuk mengangkut, menyimpan, dan memanfaatkan, semua harus memiliki izin dari PEMDA setempat namun saat ini menteri LHK hanya memberikan izin kepada 5 perusahaan aki bekas selebihnya merupakan tindakan ilegal.

"Di Cinangka itu banyak sekali pemanfaatan aki bekas ilegal, pembakaran aki bekas, hingga masyarakatnya banyak kena penyakit tremor, kami mau melakukan pemulihan, berat, mau melakukan penegakan hukum, rakyat, ketika mau ditawarkan pekerjaan lain, mereka nggak bisa" ujar Vivie.

Vivie mengharapkan tindak lanjut kepada produsen aki bekas yaitu menjalankan Extended Producer Responsiobility (penarikan kembali aki bekas), dan melakukan kebijakan terhadap teknis pengumpulan dan administrasi.

Sementara itu, Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 Achmad Gunawan Widjaksono menambahkan, bahwa limbah merupakan perbuatan manusia, alam tanpa manusia maka tidak ada limbah.

“Ada golongan limbah berbahaya dan beracun salah satunya adalah aki bekas. Di dalam aki bekas mengandung logam berat. Terkait dengan logam berat ini lingkungan berat untuk menerimanya,"ujarnya.

Achmad menerangkan selaku perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan bahwa masalah aki bekas ini merupakan bagian dari tanggung jawab bidangnya, namun saat ini pihak kementerian masih berusaha untuk melakukan regulasi terhadap pihak-pihak pemanfaatan aki bekas ilegal,.

"Kepada seluruh jajaran produsen aki bekas dan juga masyarakat mau bekerja sama untuk menyerahkan aki bekas ini kepada pihak-pihak yang memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan pengolahan,"tandasnya.

Di tempat yang sama, Kurtubi selaku anggota komisi VII DPR RI mengharapkan Indonesia agar segera berkembang menjadi negara maju yang pesat dengan industri tanpa merusak hutan dan lingkungan hidup.

"Nggak boleh semaunya memproduksi limbah b3 tanpa mengolahnya kembali sampai tidak berbahaya bagi lingkungan dan harus memiliki izin. Sedangkan aki bekas akan banyak sekali di tahun-tahun mendatang karena mobil kedepannya akan menggunakan listrik, tidak lagi menggunakan bbm. Pemerintah akan membuat regulasi di bawah undang-undang" pungkasnya.

Acara ini diharapkan dapat membawa perubahan mindset masyarakat dan meningkatkan kesadaran untuk bersama-sama peduli terhadap lingkungan. Gatot P. Soemartono selaku Akademisi Universitas Tarumanagara berharap kabinet yang akan datang akan dapat memanfaatkan hasil regulasinya.

"Saya berharap acara ini dapat meningkatkan kesadaran khususnya aki bekas ini karena sudah menjadi permasalahan yang serius, aki bekas yang ada setiap tahunnya yaitu bukan hanya jutaan tetapi sudah puluhan juta, dan itu jika tidak dianggap serius, maka itu akan semakin membahayakan karena aki bekas ini kan masuk golongan limbah b3 oleh karena itu perlu ada sebuah solusi yang konkrit" pungkasnya. (ADV)

(fmi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini