Pelestina Kecam Keputusan AS Terkait Permukiman Yahudi di Tepi Barat
Sementara itu Indonesia, sebagai salah satu pendukung Palestina, menyatakan tengah menggodok langkah yang akan ditempuh terkait keputusan Trump mencabut kebijakan yang selama ini menganggap permukiman Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat ilegal.
Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Rizal Purnama, mengatakan pihaknya tengah mencoba "berbicara dengan pihak-pihak terkait Palestina maupun di Amerika" untuk mencari jalan menyangkut isu permukiman Yahudi ini.
Rizal menekankan pemerintah Indonesia mendukung penuh kemerdekaan Palestina melalui langkah diplomasi yang damai. Lanjutnya, stabilitas politik dan keamanan di Timur Tengah, khususnya hubungan Israel dan Palestina mempengaruhi secara langsung stabilitas dunia dan juga Indonesia.
Mengapa pemukiman Yahudi dianggap bermasalah?
Masalah permukiman Yahudi adalah salah satu hal yang paling diperdebatkan antara Israel dan Palestina.
Sekitar 600.000 orang Yahudi tinggal di 140 permukiman yang dibangun sejak Israel menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Permukiman itu dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional, meskipun Israel selalu membantah ini.
Palestina menganggap pemukiman itu akan membuat pendirian negara Palestina merdeka mustahil dicapai.
Bagaimana posisi AS sebelumnya?
Pada 1978, pemerintahan Presiden Jimmy Carter menyimpulkan pembentukan permukiman sipil di Tepi Barat tidak sesuai dengan hukum internasional.
