Tidak Ada Politik Uang di Munas Golkar
Ia juga yakin, sebelum sampai kesimpulan musyawarah mufakat memilih Airlangga Hartarto, sejumlah rapat pleno atau rapat-rapat pendahuluan di masing-masing DPD 1 yang tentunya melibatkan DPD 2 di wilayahnya sudah dilakukan.
“Jadi tidak kalau ada paksaan atau pengaruh dari DPP ke DPD 1 atau istilah masuk angin itu. Di sini tidak ada politik uang, tidak ada jual beli suara. Memang uang siapa yang mau dibagi-bagi? Justru musyawarah mufakat itu menghilangkan politik uang,” kata Ahmad Irawan.
Berkaca dari pengalaman Munas sebelumnya, dia menyatakan Golkar memang rentan pecah atau berkonflik jika diadakan pemilihan atau kompetisi memilih ketua umum secara terbuka.
“Ini yang harus dihindari. Kalau kita sudah sepakat dan satu suara, untuk apa lagi dibuat pemungutan suara,” Ahmad Irawan.
Soal kinerja Airlangga, dirinya melihat kepemimpinan yang dibangun selama dua tahun di Golkar sangat berhasil.
