KPK Akui Terima Banyak Laporan Penyalahgunaan Wewenang TP4
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif mengaku pihaknya banyak menerima laporan terkait penyalahgunaan wewenang oknum Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dan TP4 Daerah (TP4D).
"Iya banyak," kata Syarif saat dikonfirmasi Okezone, Jumat (22/11/2019).
Oleh karenanya, Syarif sepakat dengan langkah pemerintah yang berencana membubarkan TP4 dan TP4D. Terlebih, kata Syarif, banyak kepala daerah yang mengeluhkan soal penyalahgunaan kewenangan TP4D.
"Para bupati/wali kota/gubernur juga banyak mengeluhkan banyak oknum tim TP4 yang menyalahgunakan fungsi pengawasan," ujarnya.
Senada dengan Syarif, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menyatakan kebijakan TP4 dan TP4D lebih banyak tidak ada manfaatnya, maka sebaiknya dibubarkan saja.
"Ya tentu kalau lebih itu dinilai PN banyak mudaratnya daripada manfaat. Apalagi isu pemberantasan korupsi ini isu yang banyak mendapat harapan dan perhatian maka bila tidak efektif setelah di evaluasi tidak inovatif, maka bila diyakini tujuannya justru menimbulkan inefiensi lebih lanjut dihapuskan, mencari model yang lebih baik," beber Saut dikonfirmasi terpisah.
