Bawaslu Awasi ASN dan Politik Uang di Pilkada 2020
PURWAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mewaspadai indikasi money politic atau politik uang dan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) pada Pilkada serentak 2020. Dua pelanggaran itu menjadi kasus yang cukup banyak pada pesta demokrasi.
Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Jawa Barat, Zaki Hilmi, mengatakan, sebanyak delapan kota atau kabupaten di Jawa Barat, akan menggelar Pilkada serentak, tahun depan. Pihaknya, sudah melakukan pemetaan titik kerawanan.
"Pemetaaan kerawanan ini, salah satunya mengacu pada pilkada sebelumnya. Termasuk, di delapan wilayah itu, acuannya adalah pilkada lima tahun lalu," ujarnya kepada Okezone, Jumat (22/11/2019).
Baca Juga: Maju Pilkada Tangsel, Putri Ma'ruf Amin Gandeng Tokoh Betawi
Meski, secara umum dinamika politik di delapan wilayah ini tersebut cukup dinamis. Termasuk indikasi politik uang dan keterlibatan ASN masih menjadi sorotan jajarannya.
Ia mengatakan, keterlibatan ASN masih pada titik kepentingan jabatan mereka. Jika salah satu calon yang didukung memenangkan pilkada, maka ASN itu ada kaitannya dengan kursi jabatannya. Sehingga, hal itu perlu diwaspadai sejak dini.
Adapun potensi keterlibatan ASN ini, sangatlah besar. Terutama, bila ada petahana terlibat lagi dalam kontestasi pilkada. Tak hanya keterlibatan ASN, penggunaan anggaran negara untuk kampanye terselubung juga potensinya cukup tinggi.
"Meskipun untuk penggunaan anggaran ini tidak terlalu spesifik. Pada intinya, kami dari Bawaslu mewaspadai dan mengantisipasi pada semua hal yang menyebabkan pelanggaran terjadi," ujarnya.
Baca Juga: Pilkada Serentak 2020, Perindo Uji Kelayakan 77 Bakal Calon Kepala Daerah di Sumut
Sekadar mengetahui, delapan wilayah di Jawa Barat yang menggelar Pilkada serentak di 2020, masing-masing, Kabupaten Indramayu, Cianjur, Pangandaran. Kemudian, Tasikmalaya, Karawang, Sukabumi, Bandung dan Kota Depok.
(Arief Setyadi )
