"Bayangkan anggaran 20 persen untuk pendidikan lari kemana . Terbagi ke 17 kementerian dan lembaga lalu dibuat jadi transfer daerah yang besar sekarang masuk juga ke anggaran pemerintah desa. Ini pemerintah maunya apa," papar Ramli.
Disisi lain, Ramli tetap bersyukur lantaran ada beberapa provinsi yang sudah cukup memperhatikan kesejahteraan dari guru. Meskipun memang belum maksimal.
"Misalnya Jakarta, Bekasi kemudian Sumatera Barart atau Kalimantan Selatan, memutuskan upah guru sama dengan minimum provimsi jadi sudah ada kebepihakan. Tapi kami ini mintanya sistem dihapuskan supaya ngajar disekolah itu betul statusnya jelas, proses rekrutmennya jelas kualitasnya jelas, pendapatanjya jelas dengan pendidika sekaeang pemerintah seakan-akan bermain-main dengan pendidikan," tutup Ramli.
(Khafid Mardiyansyah)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.