nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Perdana Menteri Irak, Adel Abdul-Mahdi Mengumumkan Pengunduran Diri

Rahman Asmardika, Jurnalis · Minggu 01 Desember 2019 18:57 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 12 01 18 2136646 perdana-menteri-irak-adel-abdul-mahdi-mengumumkan-pengunduran-diri-hb3FQ9V9qc.jpg Perdana Menteri Irak, Adel Abdul-Mahdi. (Foto: AFP)

BAGHDAD - Perdana Menteri Irak Adel Abdul-Mahdi secara resmi mengajukan pengunduran dirinya ke Parlemen pada Sabtu, 30 November, dan meminta anggota parlemen untuk segera menyetujui penggantinya, dalam sebuah pidato yang disiarkan di televisi. Pengunduran diri Abdul-Mahdi itu dilakukannya menyusul demonstrasi anti-pemerintah dan kerusuhan yang melanda Irak dalam dua bulan terakhir.

Meski Abdul-Mahdi telah mengumumkan pengunduran diri, itu kemungkinan tidak akan menjadi akhir dari kekacauan yang melanda Negeri 1001 Malam tersebut. Parlemen dijadwalkan bertemu pada Minggu dan akan memberikan suara untuk menerima pengunduran dirinya sang perdana menteri, tetapi belum menyetujui alternatif penggantinya.

BACA JUGA: 28 Demonstran Irak Ditembak Mati Pascaserangan Terhadap Konsulat Iran di Najaf

"Pengunduran diri pemerintah adalah metode penyerahan kekuasaan secara damai dalam sistem demokrasi," kata Abdul-Mahdi dalam pidato singkatnya sebagaimana dilansir New York Times, Minggu (1/12/2019). Dia menambahkan bahwa pemerintah telah berusaha memenuhi tuntutan gerakan protes yang meluas di negara itu.

Protes yang didorong oleh kemarahan atas korupsi politik dan pengaruh Iran atas politik Irak - ditambah dengan reaksi keras pemerintah - telah membuat Abdul-Mahdi di bawah tekanan kuat untuk mundur.

Menurut sumber rumah sakit PBB, sedikitnya 400 orang tewas dalam kerusuhan tersebut.

BACA JUGA: "Bajaj" Irak Jadi Ambulans Darurat dalam Demonstrasi Berdarah di Baghdad

Dengan asumsi Parlemen menerima pengunduran diri Abdul-Mahdi, pembentukan pemerintahan baru bisa berjalan cepat, tetapi kemungkinan besar akan memakan waktu selama beberapa pekan, jika tidak beberapa bulan.

Abdul-Mahdi dan para menterinya masih akan bertugas dalam pemerintahan sementara sampai Presiden Barham Salih meminta agar blok terbesar di Parlemen menunjuk perdana menteri baru dan menteri-menteri orang itu kemudian disetujui oleh mayoritas. Sejarah menunjukkan bahwa menyetujui perdana menteri dapat menjadi proses yang panjang dan sulit untuk menyeimbangkan faksi politik yang bersaing.

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini