Gedung Putih Tak Berniat Ambil Bagian Dalam Sidang Pemakzulan Trump

Rachmat Fahzry, Okezone · Sabtu 07 Desember 2019 14:04 WIB
https: img.okezone.com content 2019 12 07 18 2139103 gedung-putih-tak-berniat-ambil-bagian-dalam-sidang-pemakzulan-trump-vRrrlm5oZl.jpg Donald Trump saat pelantikan menjadi Presiden Amerika Serikat. Foto/Reuters

WASHINGTON - Gedung Putih telah mengindikasikan tidak akan mengambil bagian dalam sidang pemakzulan Donald Trump di Kongres yang dijadwalkan minggu depan.

Dalam sepucuk surat yang dikirim ke ketua Komite Kehakiman DPR, Gedung Putih mendesak Partai Demokrat untuk "mengakhiri penyelidikan ini sekarang".

Surat itu tidak secara eksplisit mengesampingkan hadir tetapi para pejabat mengatakan kepada media AS bahwa pemerintah tidak mempunyai alasan untuk mengambil bagian dalam proses "tidak adil".

Presiden Donald Trump dituduh menekan Ukraina yang bisa membantunya secara politis.

Batas waktu bagi pemerintah untuk memutuskan apakah akan mengirim perwakilan hukum atau saksi ke Komite Kehakiman DPR disahkan pada Jumat 6 Desember 2019.

Komite sedang dalam proses menyusun artikel tentang pemakzulan terhadap Trump, yang mengarah ke pemungutan suara di DPR sebelum sidang di Senat, yang mungkin tuntas pada awal Januari.

Baca juga: Trump: Bila Anda Akan Memakzulkan Saya, Lakukan Sekarang

Baca juga: Video Bergosip Beredar, Trump Sebut PM Kanada Justin Trudeau Bermuka Dua

Foto/Reuters

Surat itu, dari penasihat Gedung Putih Pat Cipollone kepada ketua komite pengadilan Jerry Nadler, menyebut sidang pemakzulan sebagai "sandiwara".

Parelmen Demokrat sedang melanjutkan dengan pasal-pasal pemakzulan tanpa "sedikit pun bukti", tulis surat itu.

"Permintaan pemakzulan Anda sama sekali tidak berdasar dan telah melanggar prinsip dasar proses hukum dan keadilan mendasar.

"Anda harus mengakhiri penyelidikan ini sekarang dan tidak membuang lebih banyak waktu dengan audiensi tambahan," lanjutnya.

Surat itu selesai dengan mengingatkan komite yang telah dipanggil Presiden Trump—jika proses pemakzulan berlanjut—agar "pengadilan yang adil di Senat" segera terjadi.

Partai Republik yang mendukung Trump meurpakan mayoritas di Senat, sementara, Demokrat memegang kekuasaan di DPR dan di komite peradilan.

"Kami belum diberi kesempatan yang adil untuk berpartisipasi. Pembicara telah mengumumkan hasil yang telah ditentukan dan mereka tidak akan memberi kami kemampuan untuk memanggil saksi," kata seorang pejabat kepada Reuters.

Pelapor rahasia anonim mengeluh kepada Kongres pada bulan September tentang panggilan telepon pada Juli 2019, di mana Trump yang menghubungi presiden Ukraina, menunda bantuan militer AS ke Ukraina meluncurkan penyelidikan yang dapat membantunya secara politis.

Sebagai imbalan atas penyelidikan itu, Demokrat mengatakan Trump akan memberikan bantuan senilai USD400 juta (sekira Rp5,6 miliar) yang telah dialokasikan oleh Kongres, dan pertemuan Gedung Putih untuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Demokrat mengatakan tekanan pada sekutu AS yang rentan ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan.

Investigasi pertama yang diinginkan Trump dari Ukraina adalah terhadap mantan Wakil Presiden Joe Biden, penantang Demokrat utamanya, dan putranya, Hunter. Hunter Biden bergabung dengan dewan perusahaan energi Ukraina ketika ayahnya adalah wakil Presiden Obama.

Permintaan Trump kedua adalah bahwa Ukraina harus mencoba untuk membenarkan teori konspirasi bahwa Ukraina, bukan Rusia, telah ikut campur dalam pemilihan presiden AS terakhir.

Teori ini telah ditolak secara luas, dan badan-badan intelijen AS sepakat mengatakan bahwa Moskow berada di belakang peretasan email Partai Demokrat pada tahun 2016.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini