Share

Penyebab Trump Dimakzulkan Atas Tuduhan Menyalahgunakan Kekuasaan

Rachmat Fahzry, Okezone · Kamis 19 Desember 2019 12:07 WIB
https: img.okezone.com content 2019 12 19 18 2143763 penyebab-trump-dimakzulkan-atas-tuduhan-menyalahgunakan-kekuasaan-culylMXm0R.jpg Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden AS Donald Trump. (Foto/Reuters)

WASHINGTON – Presiden Donald Trump pada Rabu 18 Desember 2019 waktu Amerika Serikat, resmi dimakzulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun jabatannya masih harus diputuskan di Senat yang didominasi dari Partai Republik—partai pendukung Trump.

DPR AS yang didominasi Partai Demokrat mengambil suara 230 berbanding 197, memutuskan Trump bersalah atas dua pasal pemakzulan, yaitu penyalahgunaan kekuasaan. 

Akar masalah pemakzulan Trump bermuara oleh pejabat intelijen yang identitasnya tidak diungkap. Pejabat itu menulis sebuah surat berisi percakapan telepon antara Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada 25 Juli 2019.

Foto/Reuters

Pembocor rahasia itu prihatin Trump menyalahgunakan kekuasaanya dengan meminta Zelensky untuk melakukan penyelidikan terhadap Joe Biden dan anaknya, Hunter.

Joe Biden merupakan wakil presiden AS periode 2009-2017 dan calon terkuat penantang Trump untuk Pemilihan Presiden AS 2020.

Baca juga: Mantan Dubes AS untuk PBB Sebut Dua Pejabat Gedung Putih Ingin Melemahkan Trump

Baca juga: Saksi Sebut Trump Membuat Tuntutan Tidak Pantas ke Presiden Ukraina

Dalam percapakan dengan Zelensky, Trump meminta Ukraina menyelidiki Hunter, yang menjabat sebagai anggota dewan direksi perusahaan gas alam Burisma Ukraina. Perusahaan itu pernah diselidiki atas tuduhan penggelapan pajak. Namun langkah Trump tergolong ilegal karena meminta bantuan asing untuk memenangi Pilpres AS.

Foto/Reuters

Atas laporan itu, Komite Intelijen DPR AS melakukan penyelidikan serta merilis laporan bertajuk "Laporan Permintaan Penugasan Trump-Ukraina.

Laporan menyebutkan “Presiden Trump menggunakan kebijakan yang menugaskan kebijakan luar negeri dan keamanan nasional untuk motif kampanyenya."

Foto/Reuters

Trump dalam laporan disebutkan bahwa dia meminta dia mencoba mendiskreditkan teori Ukraina, bukan Rusia, yang sudah mengintervensi Pilpres AS 2016. Namun badan intelijen membantah dengan mengatakan Rusia di balik peretasan akun petinggi Partai Demokrat.

Suara para saksi

Dalam sesi mendengarkan kesaksian di DPR AS, mengutip BBC, Bill Taylor selaku pelaksana tugas Duta Besar AS untuk Ukraina, mengatakan salah satu anggota stafnya mendapat informasi bahwa Trump sedang sibuk agar Biden diselidiki.

Awalnya, menurut Bill Taylor, anggota stafnya sambil berbicara telepon antara Dubes AS untuk Uni Eropa, Gordon Sondland, dengan Presiden Trump di sebuah restoran di Kiev. 

Pada percakapan tersebut, Sondland mengatakan kepada Trump bahwa "orang-orang Ukraina siap bergerak maju". 

Setelah berbicara rampung, menurut Bill Taylor, anggota staf itu "bertanya kepada Dubes Sondland tentang apa yang dipikirkan Presiden Trump soal Ukraina". 

"Duta Besar Sondland merespons bahwa Presiden Trump lebih peduli soal investigasi terhadap Biden,” kata Taylor.

Pernyataan serupa diampaikan William Taylor, diplomat tertinggi Amerika di Ukraina dan George Kent, pejabat Departemen LN urusan Ukraina saat sidang pemakzulan Trump.

Trump menugaskan menugaskan pengacara pribadinya Rudy Giuliani untuk memaksa Ukraina melakukan penyelidikan yang akan menguntungkan dirinya.

Giuliani bertindak atas nama Presiden Trump untuk urusan yang biasanya dilakukan oleh Departemen Luar Negeri AS.

Kata kedua diplomat itu, Giuliani mendesak Ukraina supaya mengadakan penyelidikan atas saingan utama Trump dalam pemilu tahun 2020, mantan wakil presiden Joe Biden, dan putranya Hunter yang bekerja untuk perusahaan gas alam Ukraina.

Giuliani juga diminta oleh Trump untuk menyelidiki teori yang mengatakan hawa Ukraina-lah yang melakukan campur tangan dalam pemilu presiden tahun 2016, dan bukannya Rusia.

Permintaan Trump itu dilakukan sambil ia menahan bantuan militer bagi Ukraina berjumlah USD391 juta (sekira Rp5,5 miliar), yang diperlukan negara itu untuk melawan kelompok separatis pro-Russia di bagian timur Ukraina.

Kata Duta Besar Taylor, “Tanpa bantuan Amerika itu, pastilah lebih banyak warga Ukraina yang akan mati.”

Setelah sidang di Penyelidikan di DPR, persidangan akan dilanjutkan di Senat yang akan memutuskan apakah Trump akan tetap menjabat sebagai presiden AS.

Partai Republik merupakan mayoritas di Senat, sehingga kecil kemungkinan Trump akan dicopot dari jabatannya.

Jika Trump nantinya ternyata dimakzulkan dan didepak dari jabatannya, maka Wakil Presiden Mike Pence akan menggantikannya sebagai presiden sampai masa jabatannya berakhir pada 20 Januari 2021.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini