"Artinya, kekayaan negara yang diselamatkan karena mencegah korupsi itu lebih besar dampaknya dan hasil aset recovery daripada sekadar penindakan. Walaupun, penindakan itu kita lakukan, tetap kita galakkan, karena memang dalam struktur tugas pokok KPK yang dulunya penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, itu ada dalam Pasal 6 huruf C, sekarang berpindah menjadi Pasal 6 huruf E," katanya.
Selain akan melakukan pencegahan dan penindakan, Firli juga berjanji akan memainkan peranan KPK daam fungsi koordinasi dan supervisi seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Hal itu, kata Firli, harua sejalan dilakukan untuk mencapai cita-cita dibentuknya KPK.
"Kita akan terus melakukan koordinasi dengan seluruh instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi dan bertugas melaksanakan pelayanan publik. Maknanya adalah, kita akan terus berkoordinasi supaya upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tetap berlanjut dan berinergi sehingga, pemberantasan korupsi yang dicita-citakan dibentuknya KPK yaitu pemberantasan korupsi yang berhasil guna dan berdaya guna bisa kita cukupkan " ucapnya.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.