Satgas Umrah Sidak Agen Travel Abal-Abal, Ada yang Hanya Bermodal Spanduk

Amril Amarullah, Okezone · Senin 30 Desember 2019 21:26 WIB
https: img.okezone.com content 2019 12 30 608 2147594 satgas-umrah-sidak-agen-travel-abal-abal-ada-yang-hanya-bermodal-spanduk-hbNkyhZ9vs.jpg Satgas Umrah sidak di Sumut (Foto: Ist)

MEDAN - Inspeksi mendadak yang dilakukan Tim Satuan Tugas (Satgas) Umrah untuk pencegahan, pengawasan dan penertiban bagi travel-travel tidak berizin terus dilakukan. Hari ini, Senin (30/12/2019) Satgas Umrah menyusuri keberadaan travel-travel umrah tak berizin tersebut di Sumatera Utara.

Satgas Umrah pun menemukan beberapa agen travel yang hanya bermodal spanduk, namun tak ditemukan aktivitas pendaftaran umrah. Bahkan, kantor yang ditempeli spanduk justru dilakukan usaha jual beli meubel dan furnitur rumah.

"Ini hanya kedok mereka saja, sebenarnya mereka ini hanya agen, jadi mereka hanya mendata calon jemaah umrah saja kemudian nanti diberikan ke kantor lainnya," kata Anggota Tim Satgas Umrah AKBP Agus Suhendar saat di sela-sela sidak.

Hal senada juga dikatakan Kompol Irma Ginting. Ia mengungkapkan kedok agen travel yang hanya memasang spanduk tersebut biasanya dilakukan karena mereka tidak mempunyai izin resmi. "Biasanya untuk menghindari pemeriksaan dan penertiban mereka hanya memasang papan nama saja," kata Irma yang sehari hari bertugas di Polda Sumut ini.

Satgas Umrah

Saat itulah Tim Satgas meminta karyawan penjaga kantor travel menurunkan spanduk papan nama travel. "Terkait travel ini kita minta menurunkan spanduknya karena dia tidak memilki izin sebagai cabang yang disahkan oleh Kanwil Kemenag terpaksa kita minta turunkan," tegas Anggota lainnya Tati Yulianti.

Rusli, salah satu agen travel PT. G mengatakan dirinya mengakui bahwa pengesahan izin cabang oleh Kanwil Kemenag Provinsi belum diurus. "Izinnya sedang diurus ke Kanwil, saya hanya dititipi spanduknya saja," kata Rusli.

Ditempat berbeda, tim menemukan kasus serupa di PT. M dan PT. ES. Aktivitas pelayanan pendaftaran sebenarnya sangat terlihat, namun ada beberapa permasalahan yang didapat seperti perlengkapan yang masih menggunakan nama travel sendiri, dan tidak menggunakan nama travel pusat, serta perbedaan keterangan antara pemilik travel dan foto dokumentasinya. Sementara di PT ES, Tim Satgas hanya bisa menemui karyawannya saja.

Ilustrasi

Direktur PT. M, Zaenuddin mengatakan travelnya memang masih menginduk dengan PT. GH dan PT. MT sehingga penginputan Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Haji Khusus dan Umrah (Siskopatuh) masih di travel induk.

Kasi Pembinaan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Sumut, Farhan mengatakan kunjungan Tim Satgas ini bukan untuk mematikan usaha travel, tapi untuk memberikan pembinaan dan perlindungan kepada tiap travel dan jemaah umrahnya.

"Anda tidak perlu takut atas kedatangan Tim, karena kita hanya ingin mendapatkan keterangan saja, kami juga tidak ingin mematikan usaha, kami hanya ingin memberikan pembinaan dan perlindungan kepada travel serta jemaah umrahnya," terang Farhan.

"Karena kami tidak ingin ada kasus-kasus sejenis yang menimpa travel umrah dan jemaahnya," tambahnya.

Arisan Umrah

Saat berada di travel PT M, Tim Satgas mendapatkan permasalahan yang tidak biasa, karena PT M mengadakan arisan umrah. Arisan tersebut diiukuti oleh 8 kelompok yang sebagian besar berasal dari ibu-ibu yang tergabung dalam majelis taklim pimpinan travel PT M.

"Satu kelompok berjumlah 8 orang, per orang dikenakan iuran arisan Rp300ribu per bulannya dan dikocok setiap 4 bulan sekali selama 7 tahun," jelas Zaenuddin.

Zaenuddin menjelaskan arisan ini merupakan bentuk kepedulian dirinya sebagai pimpinan majelis taklim miliknya kepada jemaahnya untuk dapat menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci.

Walaupun sudah diingatkan Tim Satgas Umrah akan dampaknya karena akan mengakibatkan kegagalan keberangkatan jemaah umrahnya yakni akan menimbulkan pembayaran yang tersendat.

"Tapi Alhamdulillah sampai saat ini berjalan lancar," ujarnya.

Ketika ditanya seandainya salah satu dari 20 orang itu meninggal atau tidak dapat meneruskan iuran arisannya, "Iuran tersebut akan dialihkan kepada ahli warisnya bagi yang meninggal dan penggantian orang bagi anggota arisan yang tidak dapat meneruskan iuran arisannya," jawabnya.

Salah satu anggota Satgas Asad Adi Nugroho menegaskan arisan seperti ini memang tidak diperbolehkan karena menurut amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Pasal 115. "Setiap Orang dilarang tanpa hak bertindak sebagai PPIU mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah".

"Dasar kita melakukan sidak ini adalah amanat UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pasal 115," tegas Asad yang juga berasal dari Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kemenag ini.

"Terkait hukuman yang dapat dipidanakan kepada pelanggar, yakni hukuman 6 tahun penjara dan denda sebesar 6 milyar," Pungkasnya.

Selain melaksanakan Sidak ke travel-travel umrah, Tim Satgas juga berencana akan melakukan sidak ke Bandara Kualanamu. (kha)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini