Pemerintah RI Siapkan 2 Skema Besar Sikapi Konflik Natuna
JAKARTA - Ulah sejumlah kapal China yang menerobos masuk Perairan Natuna, di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) membuat pemerintah Indonesia meradang. Indonesia melayangkan protes karena kapal ikan China masuk wilayah kedaulatan RI sudah berkali-kali.
Terkait hal itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan dua skema besar. Pertama, pendekatan diplomasi atau pendekatan politik.
"Diplomasi itu dimulai dengan yang lembut (soft). Sampai dengan yang keras (hard)," ujar Moeldoko saat ditemui di Kantor Kemenko PMK Jakarta, Senin, 6 Januari 2020.
Skema kedua kata dia, pemerintah akan melakukan pendekatan militer atau keamanan, yakni pertahanan keamanan. Mantan Panglima TNI itu menilai, kedua pendekatan tersebut jelas berbeda.
Di mana TNI sudah mengambil langkah-langkah antisipasif, dengan mengerahkan berbagai kekuatan untuk mengisi area laut Natuna yang menjadi wilayah kedaulatan Indonesia.
"Sekarang diplomasinya yakni menteri sudah melakukan langkah-langkah diplomasi. Saya pikir dua hal itulah yang menjadi penyelesaian di lapangan," tutur Moeldoko.
Ke depannya kata dia akan ada penyelesaian lebih lanjut, yakni dengan menggelar pembicaraan tingkat tinggi. "Bagi saya intinya kedaulatan tidak bisa dinegosiasikan," tegasnya.
