nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ini Langkah yang Dapat Diambil Pemerintah Atasi Masalah di Natuna

Rahman Asmardika, Jurnalis · Senin 13 Januari 2020 20:04 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2020 01 13 18 2152465 ini-beberapa-langkah-yang-dapat-diambil-pemerintah-atasi-masalah-di-natuna-enrU6aJMSS.jpg Apel TNI di Natuna (Foto: Ist)

JAKARTA - Polemik mengenai pelanggaran yang dilakukan kapal penangkap ikan dan penjaga pantau China di perairan Natuna memunculkan perdebatan mengenai penegakan kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia atas klaim Beijing di wilayah tersebut.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengusulkan beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk menegaskan klaimnya di perairan Natuna.

Menurut Hikmahanto, Indonesia perlu menegaskan kehadirannya di perairan Natuna, karena kehadiran negara di wilayah yang diklaim merupakan sesuatu yang penting dalam masyarakat internasional.

"Saya mengusulkan, karena ini yang diperebutkan adalah sumber daya alam, maka yang diperlukan adalah kehadiran nelayan kita," kata Hikmahanto saat berbicara di forum Diskusi Publik mengenai isu Natuna yang diselenggarakan oleh Centre for Dialogue and Cooperation among Civilization (CDCC) di Jakarta, Senin (13/1/2020).

Ilustrasi

Dia menambahkan bahwa Indonesia jangan sampai kalah dengan China yang mengklaim perairan Natuna hanya dengan sembilan garis putus-putus (nine dash line) tetapi nelayannya hadir di sana, sementara Indonesia yang mengklaim Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) melalui UNCLOS 1982, tetapi tidak ada kehadiran nelayannya di perairan Natuna.

Baca Juga: 3 Hal yang Harus Dilakukan Indonesia demi Pertahankan Natuna

Dalam hal ini Hikmahanto merasa perlu adanya dukungan pemerintah Indonesia dalam hal subsidi untul mendorong nelayan-nelayannya melaut di perairan Natuna.

Hal lain yang jadi sorotan Hikmahanto adalah patroli Indonesia di wilayah perairan Natuna yang perlu di tingkatkan kapabilitasnya untuk bersaing dengan kapal penjaga pantai China yang berkeliaran di perairan Natuna.

Dia juga ingin Pemerintah Indonesia tetap konsisten untuk tidak mengakui klaim China melalui sembilan garis putus-putus. Penolakan klaim itu dapat dilakukan dengan tidak bekerja sama dengan pemerintah China untuk mengelola perairan Natuna.

"Kita tidak mengakui sembilan garis putus, jangan lakukan kerja sama terkait wilayah yang overlapping claim ( klaim tumpang tindih)," paparnya.

Hikmahanto juga mengusulkan pemerintah melakukan apa yang disebutnya sebagai backdoor diplomacy atau diplomasi pintu belakang untuk berkomunikasi dengan China, agar kejadian pelanggaran di perairan Natuna tidak terulang lagi. Diplomasi pintu belakang adalah langkah diplomasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang ditunjuk pemerintah yang dapat mempemgaruhi kebijakan suatu negara.

Backdoor diplomacy biasanya dilakukan agar hubungan antar dua negara yang bersahabat tidak terpapar atas suatu masalah yang sensitif. Backdoor diplomacy dilakukan bila terjadi kebuntuan dalam diplomasi formal.

Baca Juga: Menyoal Rencana Pemerintah Bangun Pangkalan Militer di Natuna

Pesan yang disampaikan adalah bila nelayan-nelayan China terus berdatangan ini akan membangkitkan sentimen anti-Negara China dari publik Indonesia.

"Karena kepentingan China juga banyak di Indonesia, investasinya, lalu uangnya yang ada si sini. Jangan berpikir kalau kita jadi kreditur investasi itu posisi tawar kita jelek," jelasnya.

"Tapi jika China terus memanaskan situasi seperti ini akan mengundang reaksi dari publik Indonesia."

Dia memperingatkan bahwa sentimen yang muncul dapat mengganggu kepentingan China di Indonesia, apalagi jika kemarahan publik tak dapat dibendung pemerintah.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini