Polemik Khutbah Jumat Diatur Pemerintah, MUI Jabar: Khatib Bukan Alat Negara
BANDUNG - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan tidak mendukung, terkait adanya wacana pengaturan naskah khutbah Jum'at yang dilempar Kementerian Agama (Kemenag).
Kemenag sendiri beralasan, pengaturan khutbah Jumat untuk menangkal radikalisme. MUI menilai langkah tersebut tak tepat.
"Wacana itu, kurang tepat kalau dibilang untuk menangkal radikalisme," kata Ketua MUI Jawa barat (Jabar) Rachmat Syafi'i, saat dihubungi, Kamis (23/1/2020).
Baca Juga: Pemerintah Wacanakan Atur Khutbah Salat Jumat di Kota Bandung
Rachmat menuturkan, seorang khatib bukanlah alat negara. Dengan begitu, pemerintah tidak bisa mengatur seorang khatib. Karena pemerintah pun tidak miliki kewenangan untuk mengatur setiap Khotib.
"Khatib itu bukan alat negara, bukan alat pemerintah, kalau pun mau mengurangi itu (radikalisme) yah pembinaan saja," ucap dia.
Rachmat mengatakan di negara-negara lain, memang ada yang memberlakukan seperti yang di wacanakan Kemenag. Namun untuk di Indonesia, hal tersebut tidak tepat untuk diterapkan.
