nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Polemik Penyandang Disabilitas Wyata Guna, DPR Akan Kaji Permensos

CDB Yudistira, Jurnalis · Sabtu 25 Januari 2020 15:54 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2020 01 25 525 2158232 polemik-penyandang-disabilitas-wyata-guna-dpr-akan-kaji-permensos-rnUBKe9iwW.jpg Peyandang Disabilitas tetap bertahan (foto: Okezone.com/CDB)

BANDUNG - Komisi VIII DPR RI akan meninjau Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 18 Tahun 2018, yang berisikan tentang Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. Hal tersebut merupakan buntut terlantarnya 32 Mahasiswa di Panti Wyata Guna, Jawa Barat, Kamis 16 Januari 2020.

"Teman-teman difabel bersikukuh tidak ingin meninggalkan Wyata Guna, hingga rela tidur di trotoar jalan. Permensos tersebut menurut kami menimbulkan ketidakadilan, bahkan rencana perubahan panti menjadi balai tidak menjamin hak mereka menetap," kata Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, Sabtu (24/1/2020).

 Baca juga: Polemik soal Penyandang Disabilitas Wyata Guna, KSP Turun Tangan

Oleh karena itu, sambungnya, pihaknya akan meninjau Permensos tersebut walaupun membutuhkan proses panjang, namun diharapkan menjadi jalan keluar untuk penyandang Disabilitas Wyata Guna.

"Rencana lainnya adalah penundaan Permensos tersebut, hingga pemerintah daerah siap agar tidak terjadi hal seperti kemarin," sambungnya.

Disabilitas

Baca juga: Penyandang Disabilitas Eks Wyata Guna Akan Dipindahkan ke Kawasan Cimahi

Kata Lisda, seharusnya pengelola dalam mengalihkan fungsi panti ke balai tetap mengedapkan pola persuasif, dan memberikan jaminan setelah diberlakukan pemindahan. "Kita dapat menerapkan peraturan apapun tapi dengan rasa perikemanusiaan," tuturnya.

"Jangan samakan teman-teman mahasiswa ini dengan kita, yang bisa bergerak kapan pun. Mereka ini perlu proses penyesuaian, misalnya harus dipindahkan, jangan sampai ada pemaksaan-pemaksaan yang miris seperti kemarin," imbuhnya.

Lisda menjelaskan, ‎alasan Permensos ditinjau untuk dicabut yaitu adanya ketidak jelasan jaminan hak penyandang disabilitas setelah 6 bulan mendapat pelatihan di Wyata Guna.

"Kalau balai itu hanya 6 bulan. Setelah enam bulan mereka selesai, ini kita tinjau apakah mereka dengan 6 bulan sudah mandiri?, apakah dengan 6 bulan selesai? Ini kan permasalahannya. Akhirnya bisa jadi ditelantarkan," terangnya.

Terkait anggaran, lanjut Lisda, perlu ada kematangan dari Kementrian Sosial dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Untuk saat ini, ke 32 orang yang terlantar telah kembali menetap di Wyata Guna. Hanya saja mereka perlu persiapan, dari pemdanya gimana. Kalau mau dipindahkan teman - teman ini tidak keberatan juga kalau dengan cara yang baik, dikomunikasikan dengan baik, sekarang seperti dipaksakan, kalau sudah siap pasti tidak seperti ini," pungkas Lisda.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini