Pimpinan DPR Bertemu Airlangga & Yasonna Bahas Mekanisme Pembuatan UU Omnibus Law
JAKARTA - Pimpinan DPR melakukan pertemuan dengan Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (29/1/2020).
Pimpinan DPR diwakili oleh Ketua DPR Puan Maharani yang didamping Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco dan Rachmat Gobel. Adapun pertemuan itu berlangsung sekiranya 60 menit alias 1 jam.
Baca juga: Surya Paloh: Target 100 Hari Penyelesaian Omnibus Law Cukup Optimis
Seusai pertemuan, Puan menyatakan, pertemuan antara pimpinan DPR dengan pihak pemerintah adalah untuk menyamakan persepsi terkait rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law.
“Untuk menyampaikan menyamakan persepsi, terkait pembahasan omnibus law yang nantinya akan diserahkan pemerintah karena inisiatif pemerintah,” kata Puan seusai pertemuan, Rabu (29/1/2020).
Baca juga: PKS Ingin Omnibus Law Ditangani Secara Baik dan Tidak Serampangan
Kata Puan, RUU Omnibus Law yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah Cipta Lapangan Kerja. Menurut Puan, saat ini Kemenko Perekonomian sedang membahas draf dan secepatnya menyerahkan ke DPR.
“Karena saya mendengar bahwa tadi dilaporkan oleh pak Airlangga kemarin pun sudah dilakukan ratas untuk membahas sial ini. Dan sepertinya draf tersebut sudah masuk kata final, namun tentu saja masih perlu ada sedikit perbaikan untuk memperkuat hal hal yang menjadi substansi yang mendasar,” jelasnya.
Tak memungkiri, Puan meminta sinergi antara pemerintah dengan DPR jika nantinya draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sudah diterima.
“Jika draf tersebut sudah diterima DPR untuk mensosialisasikan draf Omnibus Law sebaik-baiknya pada stakeholder, dan pihak-pihak terkait yang ada dipembahasan Omnibus Law tersebut,” ungkap Puan.
Disaat bersamaan, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengutarakan pertemuan dengan pimpinan DPR adalah menyinggung mekanisme pembahasan pembuatan undang-undang.
“Maka kita bahas mengenai langkah-langkah mekanisme selanjutnya, dan juga kita mengikuti mekanisme yang ada di DPR. Jadi kita samakan persepsi tersebut, sehingga dengan demikian, kita akan proses selanjutnya,” tutur Airlangga.
Mengenai kapan target RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diserahkan ke DPR, Ketua Umum Partai Golkar ini hanya mengatakan jika materi sudah siap barulah diserahkan ke legislatif.
“Kalau materi sudah siap, tapi mekanisme kita ikuti seperti yang diharapkan ketua DPR,” imbuhnya.
Sementara itu, Menkum HAM Yasonna Laoly mengutarakan pembahas konsultasi dengan DPR antara dirinya dengan Menko Perkonimian ini lantaran RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja lantaran tanggung jawab keduanya.
“Saya sekarang ketemu pak Menko (Airlangga) yang bertanggung jawab untuk omnibus law cipta lapangan kerja,” tutur Yasonna.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
