JAKARTA – Pemerintah diminta mendengarkan keluhan dan permintaan Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat di Natuna terkait observasi warga negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Wuhan, Hubei, China, menyusul mewabahnya virus korona.
Anggota Komisi IX Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan, Pemda dan masyarakat masih belum puas dengan keputusan pemerintah yang menunjuk Natuna sebagai tempat evakuasi dan observasi.
Terbukti, kemarin mereka masih berupaya melakukan pertemuan-pertemuan dengan berbagai instansi untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka.
"Bupati, Ketua DPR dan perwakilan masyarakatnya sudah diterima komisi IX DPR. Selain itu, mereka menyampaikan telah bertemu dengan beberapa kementerian terkait. Selanjutnya, mereka mengharapkan dapat bertemu dengan presiden. Ini mengindikasikan masih ada ganjalan di hati mereka terkait kebijakan pemerintah tersebut," kata Saleh kepada Okezone, Jakarta, Selasa (4/2/2020).
Menurut Saleh, tuntutan masyarakat yang disampaikan tidak terlalu muluk-muluk. Semestinya, itu bisa dikerjakan oleh pemerintah. Namun tentu harus didasari atas political will dari seluruh jajaran pemerintah.