Share

Pemekaran Kalimantan Barat Terganjal Aturan Moratorium

Ade Putra, Okezone · Sabtu 08 Februari 2020 09:46 WIB
https: img.okezone.com content 2020 02 08 340 2165302 pemekaran-kalimantan-barat-terganjal-aturan-moratorium-euIqvxnjjE.jpg Ilustrasi

PONTIANAK - Ketua Komisi V DPR RI dapil Kalimantan Barat, Lasarus mengatakan pemekaran Kapuas Raya bergantung pada upaya pemerintah daerah, yakni Kalimantan Barat. Apalagi saat ini moratorium pemekaran masih berlaku di Indonesia.

“Sejauh ini masih moratorium, tergantung bagaimana kuatnya kita mendesak Pemerintah Pusat. Kami di DPR sana tinggal menunggu saja, asal buka kerannya kita langsung gerak,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telefon.

Dia menjelaskan, permasalahan pemekaran sebelumnya ada di kesepakatan daerah, bukan pada kebijakan Pemerintah Pusat.

Baca Juga: Gubernur Kalbar: Kami Sudah Siap untuk Pemekaran

“Kita punya pengalaman pemerintah daerahnya tidak aware dengan pemekaran, ini harus dijawab dengan gubernur sekarang, bahwa sekarang kita perlu pemekaran, tidak sama dengan yang dulu,” terangnya.

Sementara itu, jika dikaitkan dengan rencana pemindahan ibu kota baru, menurutnya memang lebih baik jika Kapuas Raya mekar terlebih dahulu.

“Kalau bicara lebih baik, tentu lebih baik, tapi ini (pemekaran) kebijakan Presiden dan pemekaran itu kan kepentingan daerah. Kalau bicara lebih baik ya tentu lebih baik tanpa harus melihat ada ibu kota baru atau tidak, kita lebih cepat mekar lebih baik,” jelasnya.

Baca Juga: Jadi Penyangga Ibu Kota Baru, Kalbar Proyeksikan Pemekaran Wilayah

Sedang urusan infrastruktur pendukung, seperti menjadikan Pelabuhan Kijing, Mempawah jadi pusat ekspor-impor di Kalimantan, semua perlu studi mendalam. Terutama kebutuhan akan jalur kereta api. Pasalnya, ada banyak pelabuhan besar di Indonesia, namun tidak memiliki angkutan kereta.

“Kita harus studi dulu, banyak pelabuhan besar di daerah lain tapi mereka juga tidak punya kereta api, jadi harus lihat penting atau tidak. Tapi kalau memang lebih baik ada kereta api ya lebih baik kita bikin. Keperluannya untuk apa dulu, pergerakan orang atau komoditas, jadi tetap harus ada studi,” tutupnya.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini