nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Gubernur hingga Lima Bupati Nyatakan Siap Jika Ada Pemekaran Kalbar

Ade Putra, Jurnalis · Jum'at 28 Februari 2020 19:46 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 02 28 340 2175799 gubernur-hingga-lima-bupati-nyatakan-siap-jika-ada-pemekaran-kalbar-rN5CiUm8CY.jpg Gubernur Kalbar, Sutarmidji (Foto: Okezone)

PONTIANAK - Pemekaran Kalimantan Barat (Kalbar) makin santer terdengar. Gubernur Kalbar, Sutarmidji dan Lima kepala daerah menyatakan kesiapan mereka untuk dimekarkan menjadi Provinsi Kapuas Raya.

Namun, keinginan mereka terbentur aturan moratorium pemekaran yang diteken oleh pemerintah pusat. Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir pun berkomentar. Menurutnya, jika pemerintah berencana memindahkan ibu kota ke Kalimantan, maka, Kalbar haruslah dimekarkan lebih dahulu.

"Cuma ini kan tergantung pusat. Hanya kalau kita melihat awal rencana pemekaran Kapuas Raya itu, sudah sejak dulu. Kami berharap kalau ibu kota pindah ke Kaltim, Kapuas Raya harus terwujud," katanya.

Ia menilai, dengan adanya pemekaran, pembangunan akan lebih terarah. Selama ini, warga Kalbar kesulitan membangun infrastruktur terutama moda transportasi. Ia pun berharap pembangunan jalur kereta api dan Pelabuhan Internasional Kijing bisa segera terealisasi.

Baca Juga: Pemekaran Kalimantan Barat Terganjal Aturan Moratorium

"Misal Pontianak-Putussibau bisa belasan jam, tapi dengan kereta api hanya tiga jam, kan kayak mimpi. Saya pikir memang itu (pemekaran) solusi paling bagus," tutupnya.

Senada, Ketua DPRD Kapuas Hulu, Kuswandi mengatakan pemekaran Provinsi Kapuas Raya sudah lama diusulkan. Lima kabupaten/kota yang masuk di dalamnya, sudah pasti mendukung hal tersebut.

"Kami minta secepatnya supaya percepatan pembangunan dan pelayanan," katanya.

Baca Juga: Gubernur Kalbar: Kami Sudah Siap untuk Pemekaran

Sementara itu, Bupati Sintang, Jarot Winarno mengatakan kabupatennya bersama empat kabupaten lain menganggap pemekaran Kapuas Raya merupakan kebutuhan, bukan sekadar keinginan.

Alasannya, wilayah yang mencakup rencana Provinsi Kapuas Raya adalah daerah perbatasan. Pos Lintas Batas Negara sebagai pintu gerbang berada di Entikong Sanggau, Badau Kapuas Hulu, dan Sungai Kelik Sintang yang masih dalam pembangunan.

"Memiliki provinsi sendiri sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, memberikan kepada kita ruang yang lebih luas untuk inovasi, transformasi birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Selain itu, Ketua DPRD Sanggau, Jumadi mengatakan segala syarat pemekaran sudah dipenuhi. Pihaknya sudah menandatangani kesepakatan Pemda dan DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalbar, terkait pemekaran tersebut.

Sebagai legislatif, wacana pemekaran dari zaman Gubernur masih dijabat Cornelis, pihaknya memang sudah mendukung. Namun yang jadi persoalan hingga kini adalah moratorium pemekaran oleh pemerintah pusat.

"Memang saya antara pesimis, karena kita dihalangi moratorium. Kecuali tidak ada moratorium, saya optimis. Tapi intinya, kalau mendukung, saya sangat mendukung," jelasnya.

Baca Juga: Jadi Penyangga Ibu Kota Baru, Kalbar Proyeksikan Pemekaran Wilayah

Sementara itu, Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalbar mendesak Presiden Jokowi segera meneken Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kapuas Raya.

Ketua PKC PMII Kalbar, Mu'ammar Kadafi menjelaskan Pemprov Kalbar sudah menyatakan kesiapan menganggarkan persiapan pemekaran. Bahkan tahun ini akan dibangun Kantor Gubernur Provinsi Kapuas Raya.

Artinya pemerintah daerah sangat siap dengan segala operasional dan fisiknya. Ditambah lima bupati daerah yang akan dimekarkan, yakni Sintang, Kapuas Hulu, Melawi, Sekadau, dan Sanggau, juga deklarasi mendorong percepatan pemekaran.

"Jadi pemerintah pusat menunggu apalagi, wong kami masyarakat di Kalimantan Barat semuanya sudah menunggu kehadiran Kapuas Raya," katanya.

Apa yang dikatakan Mu'ammar bukannya tanpa alasan. Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan syarat dan persiapan pemekaran Kapuas Raya sudah terpenuhi. Termasuk kesediaan Kalbar menanggung anggaran saat Kapuas Raya menjadi provinsi persiapan.

"Konsep Kapuas Raya sudah, persiapan sudah, pembiayaan siap. Semua sudah siap. Nanti akan kita sampaikan juga ke DPR RI. Bahkan dengan Ketua DPRD dan Bupati yang baru, sudah ada semua lengkap, dan sudah disampaikan kepada semua," jelasnya.

Ganjalannya, ada pada persetujuan Pemerintah Pusat. Apalagi kalau bukan belum dicabutnya moratorium pemekaran. Apalagi, jika melihat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kalbar paling layak dimekarkan.

Aturan itu mengamanatkan prioritas pemekaran di daerah perbatasan. Perbatasan Kalbar memanjang sejauh 972 kilometer, sedang Papua hanya 777 kilometer.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini