Gubernur hingga Lima Bupati Nyatakan Siap Jika Ada Pemekaran Kalbar
Selain itu, Ketua DPRD Sanggau, Jumadi mengatakan segala syarat pemekaran sudah dipenuhi. Pihaknya sudah menandatangani kesepakatan Pemda dan DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalbar, terkait pemekaran tersebut.
Sebagai legislatif, wacana pemekaran dari zaman Gubernur masih dijabat Cornelis, pihaknya memang sudah mendukung. Namun yang jadi persoalan hingga kini adalah moratorium pemekaran oleh pemerintah pusat.
"Memang saya antara pesimis, karena kita dihalangi moratorium. Kecuali tidak ada moratorium, saya optimis. Tapi intinya, kalau mendukung, saya sangat mendukung," jelasnya.
Baca Juga: Jadi Penyangga Ibu Kota Baru, Kalbar Proyeksikan Pemekaran Wilayah
Sementara itu, Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalbar mendesak Presiden Jokowi segera meneken Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kapuas Raya.
Ketua PKC PMII Kalbar, Mu'ammar Kadafi menjelaskan Pemprov Kalbar sudah menyatakan kesiapan menganggarkan persiapan pemekaran. Bahkan tahun ini akan dibangun Kantor Gubernur Provinsi Kapuas Raya.
Artinya pemerintah daerah sangat siap dengan segala operasional dan fisiknya. Ditambah lima bupati daerah yang akan dimekarkan, yakni Sintang, Kapuas Hulu, Melawi, Sekadau, dan Sanggau, juga deklarasi mendorong percepatan pemekaran.
