Kemenkumham Geledah Kantor Operator TV Kabel Diduga Ilegal di Pekanbaru
JAKARTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan penindakan terhadap operator TV kabel lokal yang diduga menayangkan konten secara ilegal dan melanggar undang-undang hak cipta.
Melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI, menggerebek salah satu kantor operator TV kabel yang menayangkan salah satu konten dari Mola TV secara ilegal. PPNS DJKI melakukan penindakan hukum terhadap satu unit ruko empat lantai di Pekanbaru.
“Ruko tersebut dioperasikan PT HMV, salah satu operator TV kabel terbesar di Pekanbaru,” kata Kepala Subdirektorat Penindakan dan Pemantauan, Ronald Lumbuun, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (3/3/2020).
Menurutnya, penindakan ini dilakukan setelah pihaknya menerima pengaduan perihal adanya dugaan pelanggaran hak cipta di daerah Pekanbaru dan Dumai, serta terlebih dahulu dilakukan penyelidikan terhadap PT HMV sejak akhir tahun 2019 silam.
Tidak hanya PT HMV, PPNS DJKI juga menyelidiki satu operator TV kabel lainnya, yaitu PT DMJ yang beroperasi di wilayah Dumai, Riau. Hingga akhirnya pada Kamis tanggal 27 Februari 2020 dilakukan penindakan di dua lokasi tersebut.
"Hasil gelar perkara berkesimpulan bahwa kasus ini, dengan dua titik di Dumai dan Pekanbaru, layak dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan," paparnya.
Dari penindakan di PT HMV dan PT DMJ, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa alat yang diduga kuat berfungsi mendistribusikan konten secara ilegal. Petugas juga sudah memeriksa sejumlah orang menyusul penindakan tersebut.
"Kalau yang di Pekanbaru itu, yang sudah kita periksa satu orang berinisial H sebagai pemilik, satu orang teknisi, dan empat orang karyawan administrasi. Jadi total enam orang yang statusnya masih sebagai saksi. Kalau yang di Dumai sudah empat saksi diperiksa, termasuk pemilik," kata Ronald.
Dia juga menegaskan bahwa penindakan yang dilakukan petugas terhadap kedua operator TV kabel tersebut sudah sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Penindakan ini adalah murni penindakan hukum terkait dugaan pelanggaran hak cipta, terutama tindakan kedua operator TV kabel tersebut yang menayangkan salah satu konten milik Mola TV tanpa izin.
Sementara itu, kuasa hukum Mola TV, Uba Rialin enggan berkomentar terkait penindakan tersebut dan menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kepada PPNS DJKI.
Namun, ia mengaku bahwa pihak Mola TV terus melakukan sejumlah langkah sosialisasi melalui jalur hukum terkait adanya operator TV kabel yang menayangkan konten mereka secara ilegal.
"Mola TV saat ini sedang melakukan upaya hukum untuk menindak pihak-pihak yang melakukan dugaan tindak pidana pelanggaran hak cipta," kata wanita yang akrab disapa Alin itu.
Menurutnnya, pihak Mola TV memang menemukan banyak pelanggaran yang dilakukan operator TV kabel di sejumlah kota di Indonesia. Selain menayangkan konten milik Mola TV secara ilegal dalam bentuk online streaming website, pelanggaran yang masih banyak ditemukan adalah pendistribusian konten Mola TV tanpa izin.
"Kami sudah melakukan somasi kepada pihak-pihak terkait yang diduga melakukan pelanggaran. Tapi, mereka tidak menanggapi atau tetap melakukan perbuatannya. Sehingga Mola TV mengambil upaya hukum lainnya yang ada di dalam undang-undang," tuturnya.
Jika nantinya terbukti bersalah, operator TV kabel yang menayangkan konten secara ilegal dapat dijerat Pasal 113 juncto Pasal 9 dan atau Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
"Ancaman hukumannya itu pidana 4 sampai 10 tahun atau denda Rp1 miliar sampai Rp10 miliar," tegas Alin.
(Rizka Diputra)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
